Drone Peledak Sasar GSF Flotilla: PBB Desak Investigasi, Italia Kerahkan Kapal Perang

HARIAN DISWAY - Serangan terhadap armada Global Sumud Flotilla (GSF) pada Selasa, 23 September lalu menuai berbagai reaksi internasional.

PBB mendesak dilakukannya investigasi terhadap insiden tersebut. Pemerintah Italia juga berencana mengirim kapal perang mereka.

GSF mengerahkan sekitar 50 kapal untuk menerobos blokade laut Israel di Gaza guna menyalurkan bantuan kemanusiaan pada warga Gaza. 

Akan tetapi, armada GSF diserang oleh beberapa pesawat nirawak (drone) di bagian selatan Pantai Yunani pada Selasa malam lalu. Serangan tersebut berlangsung di perairan Mediterrania yang berada 30 mil laut (56 km) dari Pulau Gavdos, Yunani.

BACA JUGA:Flotilla Pembawa Bantuan Palestina Diserang Drone di Perairan Mediterrania

Menurut juru bicara March to Gaza, Marikaiti Stasinou, armada tersebut diserang oleh 12 pesawat nirawak yang menjatuhkan granat kejut dan bubuk gatal.

Menanggapi serangan tersebut, PBB mendesak dilaksanakannya investigasi guna mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

“Harus dilakukan penyelidikan independen, imparsial, dan menyeluruh terhadap serangan dan intimidasi oleh pesawat nirawak dan objek lain terhadap Armada Global Sumud Flotilla,” jelas Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Thameen Al-khetan.

BACA JUGA:Tok! PBB Tetapkan Israel Telah Melakukan Genosida di Gaza

Sebuah kapal yang merupakan bagian dari Global Sumud Flotilla berlayar ke Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan pada Sabtu, 13 September 2025.--AP

Selain PBB, Italia pun turut bereaksi dengan mengerahkan kapal perang untuk melindungi armada Global.

Menteri Pertahanan Italia Guid Crosetto mengecam keras serangan tersebut dan mengerahkan fregat sebaguna Fasan yang tengah berlayar di utara Kreta.

Kapal tersebut bertugas untuk melakukan operasi penyelamatan jika situasi terus memburuk, terlebih bagi warga negara Italia yang ikut dalam armada.

Komite GSF menyambut langkah Italia dan menyerukan pada negara-negara lain untuk memberikan perlindungan serupa, baik berupa pengawalan hingga pengamat diplomatik resmi.

Sumber: