Ketergantungan Fiskal pada Cukai Hasil Tembakau: Antara Penerimaan Negara dan Beban Sosial

ILUSTRASI Ketergantungan Fiskal pada Cukai Hasil Tembakau: Antara Penerimaan Negara dan Beban Sosial.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
Artinya, meski harga naik, perilaku konsumsi tidak berubah secara signifikan karena sifat adiktif rokok. Dampak ekonominya justru membebani rumah tangga miskin yang tetap membeli rokok meski harus mengorbankan kebutuhan esensial lain.
BACA JUGA:Rokok Ilegal Masih Marak, Bea Cukai Tindak 13.248 Kasus Barang Ilegal Senilai Rp 3,9 Triliun
BACA JUGA:Tim SIRI Kejagung Tangkap Buronan Kasus Cukai di Jakarta Selatan
Berbagai survei rumah tangga, termasuk susenas, menunjukkan bahwa sebagian penerima bantuan sosial masih mengalokasikan dana bantuan untuk membeli rokok ketimbang gizi atau pendidikan anak.
Hal tersebut menggambarkan betapa kuatnya adiksi rokok dalam memengaruhi prioritas konsumsi. Akibatnya, terjadi alokasi pengeluaran yang tidak produktif, yang memperkuat lingkaran kemiskinan dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, prevalensi merokok yang tinggi berkontribusi pada tingginya kasus penyakit kronis seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Biaya kesehatan publik meningkat signifikan, sedangkan produktivitas tenaga kerja jangka panjang melemah.
BACA JUGA:Bea Cukai Cegah Potensi Kerugian Negara Rp3,9 Triliun dari 31.275 Kasus Penyelundupan
BACA JUGA:Marak Rokok Ilegal di Surabaya, Satpol PP dan Bea Cukai Sisir Toko Kelontong
Dengan demikian, rokok tidak hanya menciptakan masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan ekonomi jangka panjang.
DBHCHT DAN KETIMPANGAN INDUSTRI
Untuk mereduksi dampak negatif, pemerintah menyalurkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) kepada pemerintah daerah. Dana itu secara normatif diarahkan untuk mendukung layanan kesehatan, pemberdayaan petani tembakau, dan pengawasan rokok ilegal.
Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan. Banyak daerah yang menghadapi kendala perencanaan dan kelembagaan sehingga pemanfaatan dana lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif ketimbang program substansial.
BACA JUGA:Pemkot Pasuruan Salurkan BLT dari Cukai Tembakau 2023, Segini Besarannya..
BACA JUGA:Jual Rokok Tanpa Cukai, Dipenjara 17 Bulan
Di sisi lain, struktur industri tembakau menunjukkan adanya ketimpangan yang tajam. Perusahaan besar dengan modal kuat, diversifikasi produk, dan jaringan distribusi luas relatif mampu bertahan menghadapi kenaikan tarif cukai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: