Kritik Industri Umrah sebagai Jalan Perbaikan

INDUSTRI penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) kembali jadi sasaran kritik. Ada yang bilang kontribusinya kecil terhadap UMKM. Ada juga yang sinis dengan menyatakan: keuntungan biro hanya dinikmati pemiliknya, sering dipakai untuk kawin lagi, pamer mobil mewah, atau gaya hidup hedonis. Ada pula yang menuding biro umrah kerap memanfaatkan ketidaktahuan jamaah.

Kritik itu keras. Bahkan, ada yang menyebut PPIU tidak memberikan pemasukan berarti ke negara, tidak menyerap tenaga kerja, dan hanya jadi lahan bisnis segelintir orang. 

Sebagai ketua Bidang Litbang DPP Amphuri, saya merasa tertarik mendalami kritik tersebut, bukan semata untuk membela diri, melainkan untuk menguraikan fakta yang sebenarnya terjadi.

BACA JUGA:Nusuk, Ujian Kesabaran Biro Travel Umrah

BACA JUGA:Memahami Aturan Baru Umrah

MELIHAT DARI DUA SISI

Dari perspektif PPIU, saya tidak ingin serta-merta menepis kritik tersebut. Fakta di lapangan, rata-rata PPIU memang hanya punya 3–10 pegawai tetap. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur atau ritel. 

Pemasukan pajak ke negara dari PPIU juga relatif kecil. Sebab, sebagian besar biaya paket mengalir ke luar negeri, melalui belanja: tiket pesawat, hotel, hingga visa.

Di sisi lain, memang ada cerita pemilik biro yang berfoya-foya. Bahkan, menggunakan keuntungan bisnis untuk urusan pribadi. Fenomena itu ada. Namun, apakah itu wajah keseluruhan industri umrah? 

BACA JUGA:Perjalanan Spiritual yang Menakjubkan (1): Umrah, Membasuh Jiwa yang Kering

BACA JUGA:Perjalanan Spiritual yang Menakjubkan (2-Habis): Pernak-pernik Umrah di Tanah Suci

Rasanya tidak sesederhana itu dan tidak adil jika kita menggeneralisasi fakta yang sumir itu dengan membingkai negatif industri umrah.

POTENSI YANG JARANG DIBICARAKAN

Coba kita tengok angka. Kita gunakan data yang sudah terpublikasi, kita ambil, misalnya, data tahun 2023. Data Kementerian Agama mencatat, jumlah jamaah umrah Indonesia tahun 2023 tembus 1,2 juta orang. 

Sumber: