Harian Disway di China International Press Communication Center (CIPCC) (48): Belajar Uniknya Demokrasi Tiongkok

Harian Disway di China International Press Communication Center (CIPCC) (48): Belajar Uniknya Demokrasi Tiongkok

SWAFOTO PARA DELEGASI Konferensi Konsultasi Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) di Beijing, 10 Maret 2025. keterwakilan perempuan dan suku minoritas tampak pada momen itu. -WANG ZHAO-AFP-

Presiden Xi Jinping, lanjutnya, pernah menegaskan bahwa bentuk demokrasi tak boleh kaku dan hanya meniru model tertentu. “Yang penting, rakyat benar-benar berpartisipasi dan hasilnya membuat hidup mereka lebih baik.”

Lalu, apakah di Tiongkok hanya ada partai tunggal seperti anggapan orang-orang selama ini? Ternyata tidak. “Kami memiliki sistem multipartai, tetapi dengan karakteristik Tiongkok,” jelasnya.

BACA JUGA:Siswa ITCC Raih Beasiswa ke Tiongkok (6): Siap Taklukkan Dunia Siber

BACA JUGA:ITCC Lepas 250 Calon Mahasiswa ke Tiongkok, Gelar Sharing Session Knowledge is Power Bersama Dahlan Iskan

Selain Partai Komunis, ada delapan partai lain. Mereka berperan sebagai mitra dalam konsultasi politik di bawah kerangka Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC). ’’Mereka tidak bersaing untuk berkuasa, melainkan berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.”

Ia menambahkan, “Dalam sistem kami, tujuan akhirnya bukan siapa yang menang, tapi bagaimana mencapai konsensus yang harmonis.”

Han juga menampilkan beberapa data di layar. Ia menjelaskan bagaimana pemilihan di Tiongkok berjalan di berbagai level. Dari desa hingga nasional. Dari yang tradisional hingga pemungutan suara yang berjalan lewat online.

Pemilihan di desa, kata Han, sudah dimulai sejak akhir 1970-an. “Rakyat desa memilih kepala komite desa mereka secara langsung,” ujarnya.


PARA JURNALIS peserta CIPCC mengikuti kelas politik yang dipimpin oleh Profesor Han Donglin.-Doan Widhiandono-

“Mereka membuat aturan sendiri, bahkan punya sistem inovatif seperti two-vote system atau joint election untuk memastikan keputusan diambil bersama,” jelasnya.

Konstitusi 1982 menegaskan status hukum komite desa sebagai organisasi swadaya masyarakat. Hampir semua desa di Tiongkok kini telah melaksanakan lebih dari tujuh kali pemilihan umum.

Di perkotaan, mekanismenya serupa. Komite warga dipilih langsung oleh penduduk lokal sejak 1990-an. “Pemilihan langsung pertama di kota dilakukan di Qingdao pada 1998,” kata Han. “Sejak itu, model ini menyebar ke banyak kota,” ucapnya

Sementara di tingkat nasional, rakyat memilih wakilnya dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) setiap lima tahun. “NPC adalah lembaga tertinggi kekuasaan negara,” jelas Han. “Dari sinilah presiden, perdana menteri, dan pimpinan lembaga negara lainnya dipilih,” tambah Han.

BACA JUGA:Siswa ITCC Raih Beasiswa ke Tiongkok (2): Surya Anjaya Ingin Mandiri dan Berjejaring

BACA JUGA:Disway Mandarin Debate and Speech Competition 2025, Booth FIB UNAIR Beri Bocoran Rencana Program Studi Terbaru, Bahasa dan Sastra Tiongkok

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: