KPK Buka Pelaporan Dugaan Mark-Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

HARIAN DISWAY – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan informasi mengenai dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Pernyataan tersebut merupakan bentuk respons dari pernyataan Mahfud MD di kanal YouTube pribadinya, yang mengatakan adanya dugaan mark-up dalam proyek kereta cepat Whoosh.

BACA JUGA:Dugaan Mark-Up Dana Proyek Kereta Cepat Whoosh, Mahfud Md: Biaya Naik Tiga Kali Lipat!

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya siap menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat terkait proyek tersebut. Tentunya disertai dengan bukti yang cukup.

"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, pada Kamis sore, 16 Oktober 2025.

BACA JUGA:Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Begini Respons Istana

Ia juga menambahkan, laporan yang dikirimkan sebaiknya disertai dengan data dan informasi pendukung, agar proses penelaahan dapat dilakukan dengan lebih akurat. 

"Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan," terangnya.

BACA JUGA:Purabaya Emoh Bayar Utang Whoosh Pakai Duit APBN, Danantara Diminta Kelola Sendiri

Sebelumnya, diketahui bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, menyoroti dugaan adanya mark-up besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Whoosh.

Dalam video tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek kreta cepat tersebut awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. 

BACA JUGA:Kanang: Proyek WHOOSH Jakarta–Surabaya Jangan Gimmick Politik

Namun, saat itu pemerintah justru memilih bekerja sama dengan Tiongkok yang menawarkan bunga 2%, yang belakangan ini meningkat menjadi 3,4%.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, sempat menolak proyek tersebut karena dianggap tidak layak secara ekonomi.

Sumber: