Skala Prioritas Kebangsaan: Problem IDI dan IRET serta Solusinya

Indeks demokrasi Indonesia yang belum menunjukkan skor yang baik menjadi PR yang harus segera ditangani melalui algoritma kebangsaan berikut. Partai politik sebagai bagian dari pilar bangsa harus segera berbenah diri. 

Pejabat dan elite-elite politik yang ada di parlemen harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat, memiliki jiwa simpati, dan empati terhadap rakyat yang diwakili. Pun, tidak bergaya hedonis. 

Selain itu, memiliki integritas dan orientasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima. Hal tersebut harus menjadi komitmen pejabat dan para wakil rakyat untuk diwujudkan. 

Dengan demikian, jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

Kedua, fenomena intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) menjadi problem kebangsaan yang perlu cepat ditangani dan diantisipasi. 

Pasalnya, persoalan itu, apabila tidak ditangani dengan serius, akan dapat menggerogoti ideologi Pancasila.

Tingkat indeks potensi radikal (IPR) rata-rata Indonesia tahun 2023 yang 11,7 persen tidak dapat diremehkan karena paham IRET sangat cepat menyebar seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial dalam berbagai platform. 

Sasaran utama paham IRET adalah generasi muda dalam rentang usia 11 hingga 26 tahun sebagai kelompok yang rentan terpapar.

Menyikapi fakta demikian, diperlukan algoritma kebangsaan berikut: membentuk tim siber anti-IRET, memantau kegiatan/program pelajar-mahasiswa, mengembangkan moderasi beragama, mengembangkan pemikiran dan sikap toleransi, serta memberdayakan peran pendidikan di keluarga, sekolah, dan kampus.

Di sisi lain, pemerintah melalui kementerian dan lembaga (K/L) yang terkait melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif serta kolaboratif dengan organisasi keagamaan moderat dan perguruan tinggi dalam suatu tim yang terbentuk sampai level bawah. 

Dengan demikian, jangkar penanganan dan pencegahan paham IRET dapat berjalan secara efektif.

Sekiranya dua problem kebangsaan tersebut dapat ditangani dengan baik dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, lebih dari separuh problem kebangsaan telah tuntas. 

Mengapa demikian? Sebab, stabilitas ekonomi dipengaruhi stabilitas sosial-politik. Keduanya saling berkaitan dan beriringan dalam perjalanan bangsa Indonesia. (*)

*) Muhammad Turhan Yani adalah guru besar Fisipol dan kepala LPPM Universitas Negeri Surabaya, anggota Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jatim 2025–2029, dewan pakar HISPISI.

 

Sumber: