Skala Prioritas Kebangsaan: Problem IDI dan IRET serta Solusinya

TIDAK TERASA setahun pemerintahan Kabinet Merah Putih berlangsung. Ada beberapa persoalan yang penting dikemukakan untuk dicarikan solusinya, khususnya dalam satu dekade terakhir terasa sekali kegelisahan bangsa Indonesia. 

Mulai situasi politik hingga problem sosial. Setidaknya ada dua hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) hingga saat ini memerlukan penanganan serius. 

Pertama, indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Kedua, indeks potensi radikal (IPR). 

Bagaimana solusi dua persoalan tersebut melalui algoritma kebangsaan? 

BACA JUGA:Ithlaq Hari Santri Nasional 2025, Gubernur Khofifah Ajak Santri dan Masyarakat Kobarkan Spirit Jihad Kebangsaan

BACA JUGA:Bertemu Warga Jatim di Kalsel, Khofifah Dorong Kolaborasi Ekonomi dan Perkuat Persaudaraan Kebangsaan

Dalam konteks demokrasi, economic intelligence unit (EIU) melaporkan IDI tahun 2023 mencapai skor 6,53 dari rentang 0–10, sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan dengan skor 6,44. 

Demokrasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya dalam praktiknya dari waktu ke waktu harus dikawal dengan baik, jangan sampai merugikan rakyat, mendistorsi bangsa, dan menghalangi terwujudnya keadilan sosial. 

Demonstrasi dalam penyampaian aspirasi yang disertai tindakan anarkis beberapa hari terakhir ikut mencederai kualitas demokrasi yang sedang dibangun.

BACA JUGA:Inilah 5 Pesan Kebangsaan untuk Situasi RI Saat Ini

BACA JUGA:Kenneth Puji Prabowo soal Amnesti Hasto, Wujud Rekonsiliasi Kebangsaan

Di sisi lain, dalam konteks sosial, Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) melaporkan indeks potensi radikal (IPR) tahun 2023 sebesar 11,7 persen. Temuan pada 2024, jumlah akun moderat hanya 19 persen dan konten moderat 34 persen. 

Itu kalah jauh dengan akun intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) sebesar 81 persen dan konten IRET 66 persen. 

Dua persoalan itu perlu effort khusus agar bangsa Indonesia bisa keluar dari problem kebangsaan. 

Sumber: