Tantangan dan Strategi Optimalisasi Pendapatan Non-UKT PTN-BH

BACA JUGA:Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH (2): Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial PTNBH

Akuntabilitas tecermin dari komitmen institusi untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, penggunaan sumber daya, dan hasil kegiatan secara objektif, terukur, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sementara itu, sikap adaptif terlihat dari kemampuan institusi untuk menyesuaikan strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan ekonomi di tingkat nasional maupun global. 

Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas manajemen menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan otonomi dapat dikelola secara efektif. Peran strategis unit-unit bisnis kampus, seperti produksi vaksin, perlu dioptimalkan melalui kerja sama antara industri farmasi dan perguruan tinggi berbadan hukum. 

Upaya itu dapat menjadi sumber pendapatan non-UKT yang berpotensi memperkuat kemandirian finansial perguruan tinggi, mengurangi ketergantungan pada dana APBN, dan secara berkelanjutan mendukung pengembangan tridarma perguruan tinggi.

Secara umum, pendanaan perguruan tinggi pada era otonomi tidak lagi semata-mata bergantung pada uang kuliah tunggal (UKT) dan alokasi dana dari pemerintah, tetapi perlu mengoptimalkan berbagai mekanisme pembiayaan alternatif. 

Konsep pembiayaan modern mendorong penerapan blended financing, yaitu penggabungan berbagai sumber dana seperti dana publik, kontribusi industri, hibah riset, kemitraan strategis, serta dana filantropi. 

Melalui struktur pembiayaan yang lebih sehat, diversifikatif, dan berkelanjutan, perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat pelaksanaan tridarma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sekaligus meningkatkan daya saing global. 

Pendekatan itu memungkinkan kampus beradaptasi dengan dinamika pendanaan pendidikan tinggi yang makin kompetitif dan berbasis kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud mencakup kerja sama antara perguruan tinggi dengan berbagai pihak, seperti industri, pemerintah, lembaga penelitian, dan mitra internasional, dalam pengembangan riset, inovasi, serta program pendidikan. 

Melalui kolaborasi tersebut, kampus dapat menciptakan sumber pendanaan alternatif, memperluas jejaring akademik, dan meningkatkan relevansi hasil penelitian terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia industri.

Adapun beberapa aspek yang secara umum menjadi sumber pendanaan perguruan tinggi, yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber utama dan sumber non-UKT. Sumber utama terdiri atas uang kuliah tunggal (UKT) serta dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah (APBN/APBD). 

Namun, untuk memperkuat kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah, perguruan tinggi perlu mengembangkan sumber pendanaan non-UKT secara lebih strategis dan terstruktur, melalui upaya diversifikasi sumber pendapatan seperti kerja sama dengan industri, komersialisasi hasil riset, pengelolaan dana abadi (endowment fund), serta pengembangan unit-unit usaha kampus. 

Upaya itu harus didukung oleh tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang sehingga pengelolaan pendanaan non-UKT tidak hanya bersifat ad hoc, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pengembangan institusi secara berkelanjutan.

Selain aspek pendanaan pada perguruan tinggi, hal-hal yang menjadi strategis penguatan kemandirian pendanaan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan aset PTN-BH, baik berupa gedung, lahan, maupun fasilitas pendukung lainnya yang dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi. 

Di samping itu, perguruan tinggi perlu mendorong hilirisasi kepakaran dan jasa, yakni mengubah keunggulan akademik dan hasil penelitian menjadi produk, layanan, atau solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri. 

Sumber: