Pemerintah Mulai Pembangunan Huntara bagi Warga Terdampak Banjir-Longsor Sumatera Barat

HARIAN DISWAY – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor (bansor) di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penanganan pascabencana untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga terdampak.

Kapusdatinkom BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, derdasarkan pemutakhiran data dan usulan pemerintah daerah, rencana pembangunan huntara mencakup enam kabupaten/kota. Meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Agam.

"Ada total huntara 750 unit yang akan direalisasikan secara bertahap sesuai kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi," kata pria yang akrab disapa Aam tersebut pada Senin, 15 Desember 2025. 

Aam menjelaskan, untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan pembangunan huntara tahap I sebanyak 60 unit untuk 60 kepala keluarga dari total 288 kepala keluarga terdampak.

BACA JUGA:1016 Jiwa Korban Meninggal Dunia akibat Bencana Banjir-Tanah Longsor di Sumatra

Proses peletakan batu pertama Huntara di Padang Pariaman, Sumatera Barat -BNPB-

Kesiapan lokasi telah dipenuhi melalui penyediaan lahan seluas 9.000 meter persegi di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Lahan tersebut bersumber dari hibah masyarakat, dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/273/BUP-LK/XII/2025 tertanggal 12 Desember 2025.

BACA JUGA:Prabowo Janji Tertibkan Pembalakan Liar Usai Bencana Sumatra Banjir-Longsor

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Agam juga telah menyiapkan lahan huntara tahap 1. Sedangkan daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian dokumen pendukung, termasuk pendataan by name by address dan penetapan lokasi.

Petugas BNPB melakukan sosialisasi perihal Hunian Sementara (Huntara) kepada warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, pada Kamis, 11 Desember lalu.-BNPB-

Aam menambahkan, BNPB terus melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kelengkapan administrasi dan kesiapan teknis di masing-masing wilayah.

"Di samping itu, BNPB akan melanjutkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan pembangunan huntara dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana," jelasnya.(*)

 

Sumber: