Stagnasi Indeks Demokrasi Jawa Timur

Sementara itu, politik pada Pilkada Jatim 2024 mencatatkan sejarah dengan tiga kandidat gubernur perempuan. Selain itu, Pemprov Jatim memiliki program perlindungan sosial untuk warganya.

Meski ada kenaikan aspek kapasitas lembaga demokrasi, aspek itu mendapat peringkat terendah jika dibandingkan dengan dua aspek lainnya. 

Kasus korupsi dana hibah beberapa anggota DPRD periode 2019–2024, pelanggaran kode etik pejabat pengadilan, mulai hakim hingga panitera di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang diduga terlibat dalam pelanggaran terkait kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. 

Sebanyak 39 aduan pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu. Sisi positifnya, beberapa partai politik memberikan pendidikan politik kepada kadernya dan transparansi penggunaan anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah melalui peraturan daerah yang diugggah di JDIH.

Hasil IDI diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai gambaran demokrasi, mulai aspek yang makin matang hingga aspek yang masih perlu diperbaiki. Demokrasi harus menjadi pergerakan yang dijaga bersama. Indeks demokrasi akan menjadi catatan untuk evaluasi dan kebijakan strategis yang akan dilakukan ke depan. (*)

*) Maulana Hasun adalah wakil bendahara PW Ansor Jawa Timur, wakil koordinator Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Jawa Timur, dan alumnus Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo.

 

Sumber: