Stagnasi Indeks Demokrasi Jawa Timur

BACA JUGA:Gen Z: Denyut Digital Demokrasi

BACA JUGA:Ledakan Ketimpangan Global: Jalan Menuju Demokrasi Emansipatoris

Secara nasional, IDI Jawa Timur tahun 2024 mengalami peningkatan skoring 2,16 dibandingkan IDI 2023. Secara peringkat, IDI Jawa Timur 2024 dan 2023 di posisi 6 dari 38 provinsi. Jika dibandingkan IDI tahun 2022 dan 2021 Jawa Timur diperingkat ke-2 dari 34 provinsi. Berdasarkan data tersebut,  apakah demokrasi di Jawa Timur mengalami stagnasi?

Aspek kebebasan. Penilaian aspek itu mencakup tujuh indikator. Mulai jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat, pemenuhan hak pekerja, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hingga kebebasan pers. Pada 2024, nilai aspek itu naik 0,16, tapi mengalami penurunan 2 peringkat dari tahun sebelumnya. 

Sementara itu, nilia aspek kesetaraan bertambah 3 poin dan naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya. Aspek tersebut menilai tujuh indikator, termasuk kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, akses terhadap jaminan sosial, kesetaraan kesempatan kerja, akses terhadap informasi publik, dan kesetaraan dalam pelayanan dasar.

BACA JUGA:Memetakan Perang Narasi di Balik Panggung Demokrasi

BACA JUGA:DPR dan Demokrasi Berdampak

Terakhir, aspek kapasitas lembaga demokrasi yang nilainya bertambah 3,11 dan naik satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Aspek itu mengukur delapan indikator, termasuk di antaranya kinerja lembaga legislatif dan yudikatif, netralitas pemilu, transparansi anggaran, kinerja birokrasi pelayanan publik, dan pendidikan politik pada kader parpol.

Penurunan aspek kebebasan mencerminkan tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi dan memberikan jaminan kebebasan. Jika kilas balik persitiwa tahun 2024, berdasarkan catatan penulis, ada pembekuan BEM FISIP Universitas Airlangga, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Provinsi Jatim 2024 melorot signifikan. 

Hasil survei IKP 2024 Jatim hanya mendapat skor 67,45, menempatkan jatim di posisi ke-33 dari 38 provinsi se-Indonesia. Rata-rata gugatan hasil pilkada 2024 persoalan hak pilih. 

BACA JUGA:Koridor Sempit Demokrasi

BACA JUGA:Demokrasi Santun ala Prabowo

Pelanggaran HAM di bidang perburuhan yang paling tinggi, yaitu berkaitan dengan hak atas upah, kemudian hak atas pekerjaan dan banyaknya pekerja yang di PHK karena berkairan dengan UU Cipta Kerja.

Kenaikan pada aspek kesetaraan itulah yang paling tinggi peringkatnya, pada indikator kesetaraan gender indeks ketimpangan gender (IKG) turun menjadi 0,423 (dari 0,499 tahun 2023), menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. 

Partisipasi angkatan kerja (TPAK), perempuan meningkat dari 55,31 persen (2018) menjadi 60,61 persen (2024), menunjukkan peningkatan kesempatan kerja yang lebih cepat dibanding laki-laki. 

Sumber: