Fraksi PDIP DPRD Tulungagung Paparkan Kinerja 2025 lewat Laporan kepada Rakyat

HARIAN DISWAY - Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tulungagung menyampaikan Laporan kepada Rakyat yang berisi kinerja sepanjang 2025. Penyampaian secara terbuka dilakukan lewat sejumlah platform online di Tulungagung secara serentak pada Selasa, 6 Januari 2026. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tulungagung, Sumarno, mengatakan bahwa seluruh anggota fraksi di masing-masing komisi menyampaikan aspirasi melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) 2025.

Fraksi PDIP melalui Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung ikut mengawal perjuangan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Hasilnya, sebanyak 5.415 tenaga honorer menerima petikan SK PPPK Paruh Waktu dari bupati Tulungagung di Stadion Rejoagung pada akhir tahun lalu.

BACA JUGA:DPC PDIP Tulungagung Buka Ruang untuk Gen Z dalam Struktural Partai

BACA JUGA:Bertahap sejak September, Ketua DPRD Tulungagung Marsono Distribusikan 50 Ribu Bibit Kopi

“Rincian PPPK Paruh Waktu Tulungagung adalah tenaga teknis sebanyak 2.885 orang, tenaga kesehatan 1.628 orang, dan tenaga guru 902 orang," kata Sumarno.

Kinerja lainnya adalah penguatan UMKM dengan memberikan peralatan usaha dan pelatihan keterampilan seperti menjahit, sablon, dan sebagainya.

Fraksi PDIP juga menyukseskan program ketahanan pangan melalui pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi, dan mendorong pemerintah daerah berkontribusi langsung terhadap pengembangan wisata yang ada di desa.

"Melalui program bantuan keuangan (BK), kami memberikan stimulan kepada desa untuk melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan juga pendampingan dari segi anggaran,” jelasnya.

BACA JUGA:Ajak Anak Muda Melek Politik, DPC PDIP Tulungagung Gelar Soekarno Leadership Camp

BACA JUGA:Rembuk Hari Tani Nasional DPC PDIP Tulungagung: Pertanian Organik Memberi Nilai Tambah

Sumarno menambahkan, fraksi juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan para petani.

Di bidang kesehatan, PDIP melakukan pendampingan biaya kesehatan melalui program BPJS jalur Penerimaan Bantuan Iuran Daerah (PBID) maupun mandiri, dan mengawal tercapainya UHC di Kabupaten Tulungagung.

"Melalui Komisi C, kami terus mengawal alokasi anggaran untuk biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang belum menjadi peserta JKN-KIS," ungkapnya.

Di sektor pendidikan, lanjut Sumarno, fraksi mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sarana prasarana lembaga pendidikan dan pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu.

BACA JUGA:PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sebut Pengebirian Hak Politik Rakyat

BACA JUGA:PDIP Jatim Rayakan Natal Bersama Semua Kader, Rawat Toleransi dan Kebhinekaan

Melalui Pokir DPRD, PDIP mengawal program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena masih banyak masyarakat Kabupaten Tulungagung yang rumahnya tidak layak huni tapi masih ditempati.

“Kami juga mengawal program jambanisasi atau penyediaan sanitasi yang baik, guna menciptakan kehidupan yang bersih dan sehat," tambahnya.

Untuk sektor kesejahteraan masyarakat, fraksi mengawal verifikasi dan validasi DTSEN agar pendataan yang berkeadilan bisa terwujud dan seluruh program bisa tepat sasaran.

Termasuk, memberikan perhatian lebih kepada lansia kelompok disabilitas. Bukan hanya sebatas pemberian alat bantu, tapi juga penguatan ekonomi untuk meningkatkan dan memenuhi keberlangsungan hidup mereka.

BACA JUGA:Temui Kanang di Rumah Aspirasi Rakyat, Pengurus DPC PDIP Magetan Bahas Soliditas Kader

BACA JUGA:DPC PDIP Trenggalek Ajak Profesional dalam Kepengurusan Demi Perkuat Pengabdian

"Kami juga terus memperjuangkan kesejahteraan para guru ngaji dan marbot masjid serta tempat peribadatan agama lainnya," tutupnya. (*)

Sumber: