Di Jatim Retreat 2026, Khofifah Dorong Creative Financing Tanpa Bebani Masyarakat

Di Jatim Retreat 2026, Khofifah Dorong Creative Financing Tanpa Bebani Masyarakat

Khofifah Indar Parawansa -Humas Pemprov Jawa Timur -

Dalam mencari sumber pendapatan baru, pemerintah tidak boleh menambah beban masyarakat. Pemprov Jatim harus mampu mengoptimalkan aset daerah untuk membuka ruang investasi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi, termasuk UMKM.

“Aset lahan milik pemprov itu sangat banyak dan tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Banyak wali kota yang mengajukan KSO (Kerja Sama Operasi). Kalau ini dimaksimalkan, bisa menjadi sumber pendapatan baru dan tentu tidak membebani masyarakat,” kata Khofifah.

BACA JUGA:Khofifah Indar Parawansa Tegaskan Kesiapan RSUD Dr. Soetomo sebagai World Class Academic Center, Bantu Pemerataan Dokter


Peserta Retret 2026 di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur -Humas Pemprov Jawa Timur -

Selain aset, sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi besar. Jawa Timur memiliki Grand Parent Stock (GPS) untuk jenis ikan tertentu. 

Perangkat ini bisa dimaksimalkan untuk mendukung program nasional. Termasuk termasuk perluasan area budidaya ikan.

“Sebetulnya ada banyak cara mendapatkan sumber pendapatan baru. Hal-hal kecil di UPT bisa dimaksimalkan, kecuali UPT Dinsos dan PPA. Semua ini hanya bisa terjadi jika kita membangun perspektif yang inklusif dan open minded,” imbuhnyi.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu menekankan pelayanan publik oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) berjalan efektif dan efisien. Perizinan yang bisa diselesaikan cepat, harus segera diterbitkan.

BACA JUGA:Khofifah Jajal Bus TransJatim Koridor Gresik–Mojokerto, Ajak Warga Manfaatkan Angkutan Publik

“Saya pesankan UPT-UPT dikelola dengan baik agar span of control tidak terlalu jauh. Kerja kita adalah memberi layanan publik terbaik dan tidak membebani masyarakat,” ujarnyi.

Khofifah juga menekankan pentingnya perubahan mindset birokrasi, dari penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, dari orientasi output ke outcome, serta dari rutinitas menuju pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

“Birokrasi harus menciptakan nilai dan dampak nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Ini perlu teladan dan kontrol sampai ke UPT agar kebijakan benar-benar efektif,” kata Khofifah.

Guru Besar ITS Surabaya Prof. Mohammad Nuh yang menjadi narasumber menekankan kekuatan kepemimpinan ditentukan figur dan kualitas para pengikutnya.

BACA JUGA:Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Sekolah Rakyat Terbanyak, Khofifah Sebut Tahun Ini Ditambah 8 Unit Lagi

“Dalam organisasi, followers itu 80 persen dan leader hanya 20 persen. Pemimpin tidak cukup meng-upgrade diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Leadership kuat lahir dari followership yang kuat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: