Mensesneg: Pertemuan Prabowo dan Tokoh Oposisi di Luar Agenda Partai

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa sosok-sosok yang menemui Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara pada Jumat malam, 30 Januari 2026, bukan berasal dari partai politik.

Prasetyo menjelaskan, pertemuan tersebut melibatkan kalangan cendekiawan dan tokoh masyarakat. Karena itu, ia menolak penggunaan istilah oposisi untuk menyebut para peserta dialog dengan Presiden.

"Nggak ada yang oposisi. Itu kan tokoh tokoh masyarakat yang Bapak Presiden yang terbuka untuk berdialog," kata Prasetyo saat pers di Wisma Danantara Jakarta pada Sabtu malam, 31 Januari.

BACA JUGA:Mensesneg Prasetyo Hadi Respons Isu Reshuffle Kabinet: Belum Ada Kepastian

BACA JUGA:Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Capai Rp335 Triliun, Prasetyo: Tidak Ada Masalah

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah figur, di antaranya peneliti BRIN Siti Zuhro dan mantan Kabareskrim Susno Duadji. Prasetyo menjelaskan, para peserta menyampaikan pandangan kepada Presiden terkait isu pemilu dan penegakan hukum.

Prasetyo menambahkan, Presiden memaparkan capaian program pemerintah yang telah berjalan lebih dari satu tahun masa kepemimpinan.

"Semua memang berorientasi pada kepentingan rakyat" tegas Prasetyo

BACA JUGA:Megawati Tegaskan PDI Perjuangan Bukan Oposisi atau Koalisi

BACA JUGA:Merawat Demokrasi, Menghidupkan Oposisi

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Presiden Prabowo Subianto bertemu tokoh yang menyebut diri sebagai oposisi pada Jumat malam 30 Januari.

mengutip Antara Sjafrie mengatakan, pertemuan tersebut membahas tata kelola negara agar berjalan baik melalui peran semua pihak.

"Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi," ucap Sjafrie pada Sabtu, 31 Januari.

BACA JUGA:Menhan Sjafrie Pastikan Tak Ada Wajib Militer dan Dwifungsi dalam UU TNI

BACA JUGA:Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Akui Pembahasan RUU TNI Berjalan Marathon

Ia menuturkan agenda pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan tata kelola negara yang perlu dijalankan secara bersama oleh semua elemen.

Menurut Sjafrie, berbagai kepentingan selama ini justru membuat negara merugi, baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun dalam arus keuangan.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut melibatkan pelaku usaha yang mengabaikan aturan demi laba sendiri, serta indikasi kebocoran dana pada anggaran negara. (*)

*) Abidah Hayu Anggonoraras, peserta magang dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sumber: