Demokrasi dalam Pilkada: Perlu Belajar dari Pilkades

Apakah akan menjamin proses demokrasi menjadi lebih baik dan lebih efektif serta efisien? Apakah dapat mencegah politik uang?

Secara substansi, implementasi prinsip demokrasi dalam pilkada dengan menempatkan kedaulatan rakyat melalui sarana pemilihan secara langsung jauh lebih penting dalam praktik demokrasi jika dibandingkan dengan alasan-alasan yang kurang mendasar. 

Misalnya, pemilihan langsung dianggap lebih rumit karena persoalannya kompleks dan berbiaya mahal.

Sebenarnya tinggal diperbaiki apa yang selama ini menjadi kelemahan dalam pilkada secara langsung, bukan dengan balik kucing melalui DPRD. 

Pertanyaannya, apakah gagasan pemilihan melalui DPRD bermuatan politik tertentu dalam arti kalkulasi politik yang telah diperhitungkan ataukah semata-mata alasan karena ongkos politik mahal sehingga perlu efisiensi?

Implementasi demokrasi Pancasila yang tecermin dari pilkada secara langsung merupakan langkah maju dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Wacana balik kucing yang digulirkan kembali melalui DPRD adalah sebuah kemunduran demokrasi. 

Pertanyaannya, adakah motif tertentu yang lebih politis dari wacana yang digulirkan tersebut terkait persiapan menuju tahun politik?

PILKADES

Dalam pilkades, pemilihan secara langsung telah memberikan contoh atau role model bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang menempatkan kedaulatan rakyat secara langsung untuk memilih calon pemimpin. 

Rakyat mengetahui secara langsung figur calon yang akan dipilih, mereka dapat mempertimbangkan secara cermat calon yang layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Jika pemilihan secara langsung itu tetap diterapkan pada pilkada, tentu menjadi lebih baik dibandingkan melalui DPRD. 

Calon yang akan maju dalam pilkades siap secara totalitas meski kadang tanpa disertai modal finansial yang memadai. 

Akan tetapi, semangatnya hendak memperbaiki dan memajukan desa meski dalam hitungan materi, tunjangan yang didapat kepala desa tidak sebesar biaya pilkades yang dikeluarkan. Walau begitu,  semangat untuk membangun desa dan menyejahterakan warga patut ditiru.

Bagaimana dengan pilkada? Tampaknya ada yang beda. Umumnya, dalam pilkada, orientasi calon adalah ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Apalagi, ongkos politik yang dikeluarkan besar. 

Dengan demikian, yang sering terjadi adalah berpikir bagaimana cara balik modal setelah jadi kepala daerah. Di sanalah embrio terjadinya korupsi. Meski begitu, ada sebagian calon yang memiliki tekad untuk memperbaiki persoalan bangsa di wilayah atau daerah masing-masing. 

Dengan begitu, ketika jadi kepala daerah, orientasinya adalah menyejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. (*)

Sumber: