Target di Bawah 10 Persen, Sidoarjo Dukung Program DTSEN untuk Kesejahteraan Sosial Merata

SIDOARJO, HARIAN DISWAY - Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat fondasi data sosial mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Komitmen itu ditegaskan Bupati Sidoarjo Subandi saat menerima kunjungan kerja (kunker) Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama rombongan di Hall Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Jumat, 6 Februari 2026.

Salah satu agenda dalam Kunker Mensos adalah mensosialisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN): sistem yang diharapkan menjadi tulang punggung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Bagi Subandi, akurasi data bukan lah sekadar urusan teknis, tapi prasyarat keadilan sosial. "Data yang valid, mendukung program bantuan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan," ujarnya. Ia menekankan pentingnya integrasi seluruh elemen mulai dari RT/RW hingga Dinas Sosial. 

Sehingga, dalam satu sistem data tunggal dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini kerap terhambat oleh tumpang tindih atau ketidaksesuaian informasi.

BACA JUGA:PWI Sidoarjo Peringati HPN 2026 dan HUT ke-80 secara Sederhana

BACA JUGA:Ketika 54 Persen Investor Ritel Berusia di Bawah 30 Tahun: FOMO Saham, Lahap Gorengan

Sebelumnya, Gus Ipul -sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf- menyebut kolaborasi vertikal dari pusat hingga desa sebagai kunci keberhasilan. Ia menggaungkan istilah "jihad data": sebuah gerakan nasional untuk memperbarui data kesejahteraan secara berkala.

"Masih banyak keluarga yang luput dari program hanya karena data yang tak akurat," terangnya, di hadapan para camat dan perangkat desa/kelurahan di Sidoarjo.

Oleh itu, ia mendorong pemutakhiran data secara dinamis, bahkan harian jika memungkinkan. Sehingga, dqpat menjadi rujukan andal bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaporan triwulanan.

Gus Ipul mencontohkan, transformasi di Banyuwangi, yang tingkat kesalahan data berhasil dipangkas drastis dari 77 persen menjadi 28 persen. Ia juga menargetkan capaian nasional bisa mencapai di bawah 10 persen, bahkan mendekati 5 persen.

Selain itu, penguatan kapasitas operator desa sebagai garda terdepan pengelola data. "Mereka butuh pelatihan memadai agar mampu menghasilkan data yang tidak hanya cepat, tetapi juga valid dan andal," tambahnya.

BACA JUGA:Pentol Kabul, dari Sepeda ke 97 Stan di Jawa Timur (1): Lulus SMA, Langsung Gas Pol

BACA JUGA:164 TKA Tanpa RPTKA Terungkap, Kemnaker Denda PT BAP Rp2,17 Miliar

Sumber: