Danantara dan Kopdes: Taruhan Besar Prabowo Melawan Kapitalisme Pasar

DI tengah perekonomian global yang makin bergejolak dan sarat ketidakpastian, negara tidak lagi memiliki banyak ruang untuk bersikap pasif. Persaingan antarnegara dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi kian keras, terutama ketika konflik dagang dan perang tarif melibatkan kekuatan ekonomi besar dunia. Dampaknya tidak sederhana. 

Eskalasi konflik semacam itu kerap mengguncang tatanan perdagangan global yang selama ini diklaim bebas, terbuka, dan setara.

Konsep perdagangan bebas yang berakar dari semangat The Wealth of Nations karya Adam Smith kini menghadapi ujian serius. Pemikiran Smith, yang menempatkan mekanisme pasar bebas sebagai motor utama penggerak kemakmuran, bertumpu pada keyakinan bahwa persaingan tanpa intervensi negara akan mendorong efisiensi alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam mazhab kapitalisme pasar, peran negara ditekan seminimalnya agar pasar dapat bekerja secara optimal.

BACA JUGA:Menjelang Setahun Danantara, Kabarnya Sampai di Mana?

BACA JUGA:Mission (Im)possible Danantara: Mesin Investasi atau Instrumen Geopolitik?

Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa realitas tidak selalu berjalan seindah teori. Kompetisi berbasis pasar bebas sering kali tidak berlangsung secara adil dan terkendali. 

Dalam banyak kasus, justru dibutuhkan kehadiran negara untuk mengoreksi distorsi, membatasi ekses persaingan, dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Tanpa regulasi yang kuat, pasar bebas berpotensi menciptakan ketimpangan sekaligus merusak fondasi ekonomi jangka panjang.

Sebagai respons, presiden kedelapan RI menawarkan penguatan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara lebih tegas, dengan menjadikan BUMN dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat. 

Ia juga mendorong target pertumbuhan ekonomi dua digit melalui investasi di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan sektor strategis lainnya. Swasembada pangan, energi, serta air bersih ditempatkan sebagai fondasi kemandirian nasional sekaligus strategi untuk memastikan kedaulatan ekonomi jangka panjang.

BACA JUGA:Danantara, Kopdes Merah Putih, dan State Capitalism ala Prabowo

BACA JUGA:Hatta dan Danantara

Isu kedua yang disoroti Prabowo adalah mahalnya biaya politik akibat praktik politik transaksional. 

Demokrasi yang dibajak politik uang membuat kekuasaan lebih ditentukan oleh kekuatan modal daripada kehendak dan aspirasi rakyat sebagai penguasa tertinggi demokrasi. Dalam situasi seperti itu, demokrasi kehilangan substansi dan berubah menjadi arena transaksi elite.

Sumber: