Danantara dan Kopdes: Taruhan Besar Prabowo Melawan Kapitalisme Pasar

LEGITIMASI EKONOMI

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) dan lembaga sovereign wealth fund (SWF) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi manifestasi konkret dari gagasan ekonomi Prabowo. 

Keduanya dirancang sebagai instrumen menuju Indonesia yang lebih mandiri, dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketergantungan asing yang ditekan seminimalnya.

BACA JUGA:Menggugat Independensi BPI Danantara

BACA JUGA:Danantara: Lompatan Besar atau Sekadar Mimpi Besar?

Sejak lama, Prabowo dikenal mengkritik ekonomi neoliberal yang terlalu kapitalistik. Namun, kehadiran Danantara justru menunjukkan langkah berani, bahkan berisiko, dalam mengapitalisasi sumber daya ekonomi nasional. 

Sejumlah BUMN dikumpulkan dalam satu entitas besar untuk difungsikan sebagai financial agent berbagai proyek strategis, dengan target mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Undang-Undang BUMN yang disahkan pada 4 Februari 2025 menetapkan Danantara menguasai 99 persen saham perusahaan negara, sedangkan sisanya berada di bawah Kementerian BUMN. 

Sejak diluncurkan pada 24 Februari 2025, Danantara bertugas mengelola seluruh aset BUMN, termasuk dividen yang sebelumnya menjadi penerimaan negara bukan pajak dalam APBN. Pasca diluncurkan, setoran dividen 65 BUMN ke kas negara mencapai Rp85,5 triliun dari total aset Rp10.402 triliun. 

BACA JUGA:BPI Danantara: Lembaga Pengepul Dana atau Birokrasi Investasi Baru?

BACA JUGA:Benturan Danantara

Dana ini kini dialihkan ke Danantara untuk dikembangkan sebagai mesin investasi nasional. Pemerintah mengeklaim, skema itu akan memperkuat struktur keuangan negara tanpa membebani APBN, sekaligus mengubah status perusahaan negara dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadi aset investasi strategis.

Dalam Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo juga mengkritik kegagalan kapitalisme neoliberal yang mengandalkan trickle down effect. 

Menurutnya, kesejahteraan yang dijanjikan hanya dinikmati kelompok atas, sedangkan mayoritas rakyat sekadar menerima ”tetesan” yang tidak signifikan. Karena itu, ia menilai model tersebut gagal menciptakan keadilan ekonomi. 

Di luar fungsi kelembagaan formalnya, Danantara menyimpan potensi ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar pengelola aset BUMN. Konsolidasi aset negara dalam satu entitas investasi memungkinkan terjadinya capital deepening, ’pendalaman modal’, yang selama ini menjadi titik lemah perekonomian Indonesia. 

Sumber: