Mari Menormalkan Kritik lewat Budaya

Merga korupsi negarane rugi (sebab korupsi membuat negaranya rugi)

Piye mas piye aja ngona ngono-ngono kuwi (bagaimana ini mas, jangan seperti itu terus)

Bait tersebut tentu bukan ajakan untuk memberontak kepada pemerintah, melainkan teguran moral yang keras. Sebuah pengingat bahwa ”yang dipuja puji” alias penguasa seharusnya melayani, bukan korupsi. 

Kritik semacam ini menunjukkan bahwa budaya Nusantara sejak lama memosisikan diri sebagai penegur kekuasaan. 

Oleh karena itu, menganggap kritik budaya hari ini sebagai ancaman negara sejatinya adalah pengingkaran terhadap akar kebudayaan kita sendiri.

Dalam konteks kekinian, tradisi kritik tersebut hanya berganti medium. Jika dulu kritik disampaikan lewat tembang, wayang, dan gending, hari ini kritik dalam budaya hadir lewat musik, mural, meme, hingga satir dalam ruang digital. Substansinya tentu tetap sama. 

Selalu menyuarakan kegelisahan terhadap korupsi, ketimpangan, dan penyalahgunaan kuasa. Sangat disayangkan respons aparat kerap tidak berubah. Alih-alih membaca kritik budaya sebagai mekanisme koreksi sosial yang wajar, aparat atau sering disebut oknum justru cenderung merespons dengan kecurigaan, represi, bahkan pembredelan. 

Di titik itulah kita perlu mempertanyakan satu aspek penting. Apakah yang sedang dibela itu ketertiban publik, atau justru kenyamanan penguasa yang alergi terhadap suara rakyat?

MENGEMBALIKAN BUDAYA SEBAGAI MEDIUM KRITIK

Dapat disimpulkan, tuduhan bahwa budaya yang mengkritik adalah "melawan pemerintah" adalah pandangan yang sempit dan tidak historis. Justru, budaya yang kritis adalah tanda bahwa demokrasi masih bernyawa. 

Tugas kita sekarang bukan hanya menolak pembungkaman budaya kritik. Akan tetapi kita harus menormalkan dan membiasakan kritik lewat budaya. Kita harus merayakan setiap puisi yang menyindir, setiap lagu yang mempertanyakan, setiap lukisan yang menggugat. 

Karena di sanalah nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam Pancasila diuji bukan sebagai pajangan, tetapi dipraktikkan secara langsung.

Biarkan budaya menjadi ruang dialektika yang sehat, tempat yang lalim diingatkan dengan cara yang paling manusiawi. Jika hari ini satu lagu dibungkam, besok harus lahir seratus lagu lain. 

Jika satu lukisan disita, ribuan mural harus bermunculan di ruang-ruang kota. Suara yang disalurkan lewat budaya bukan sekadar ekspresi estetika, tetapi bentuk partisipasi politik yang sah. 

Menormalkan kritik lewat budaya Adalah kewajiban bagi masyarakat yang ingin menjaga agar demokrasi tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi benar-benar bernapas dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat.

Sumber: