Mari Menormalkan Kritik lewat Budaya

BACA JUGA: Kematian Tukang Kritik pada Era Post-Truth (Tanggapan untuk Prof Biyanto)

Dua kasus pembredelan kritik dalam bentuk budaya ini sejalan dengan laporan dari Artsequator yang dirilis tahun 2025. Laporan tersebut mencatat adanya peningkatan kasus pelanggaran kebebasan berkesenian di Indonesia dengan jumlah tertinggi dibanding negara-negara ASEAN lain. 

Dari total 67 kasus,  70 persen pelanggaran dilatarbelakangi oleh tindakan aparat kepolisian dan lembaga penegak hukum lokal yang menggunakan kekuasaannya untuk membatasi kebebasan berkesenian. 

Tentu laporan tersebut menjadi alarm bagi kita semua. Apakah memang pantas kritik lewat budaya sepatutnya dibungkam?

TRADISI KRITIK DALAM BUDAYA NUSANTARA 

Bila menengok kembali kebudayaan Nusantara, kritik terhadap kekuasaan yang lalim justru adalah intisarinya. Mari kita refleksikan kembali bahwasannya sadar atau tidak, pesan moral dari produk budaya kita sejak dulu selalu mengingatkan manusia untuk selalu harmonis dengan alam sekitar. 

Bukan justru menyuruh manusia untuk merusak alam demi kekayaan. Para pendahulu kita telah sadar bila anak keturunannya berubah merusak alam. Maka air, oksigen, makanan, dan kebutuhan manusia lainnya akan didapat darimana bila sudah dirusak semua? 

Dengan logika seperti ini, wajar bila legenda, mitos, lagu rakyat, bahkan hingga pamali dan yang disakralkan secara turun temurun sebenarnya bermaksut menjaga alam sekitarnya. 

Tentu lebih masuk akal bila budaya wajib hadir ketika manusia sudah lupa dengan fitrahnya untuk menyejahterahkan sesama manusia dan merusak alam sekitarnya.

Sekali lagi, budaya kita bukanlah budaya bungkam. Sejak awal, kebudayaan hidup sebagai ruang peringatan sehingga dapat menjadi medium bagi rakyat untuk menegur, mengingatkan, bahkan menyentil manusia yang mulai lupa diri. Dalam khazanah budaya Jawa, sindiran terhadap pejabat rakus dan pemalas tidak perlu diteriakkan lewat mimbar politik. Sindiran diselipkan halus dalam tembang, gending, dan laku kesenian. 

Misalnya lagu ”Pak Bayan” yang dibawakan Soimah Pancawati dengan lugu namun tajam menyindir pejabat yang gemar bersandiwara, malas bekerja, tetapi rakus memakan hak rakyat. 

Pesannya sederhana, tetapi menggetarkan. Tuhan tidak pernah tidur. Kekuasaan yang zalim selalu ada batasnya.

Lebih jauh ke belakang, kritik serupa bahkan telah menjadi bagian dari kebudayaan Jawa sejak puluhan tahun lalu. Gending “Kuwi Opo Kuwi” karya Ki Tjokrowasito pada 1959 dengan jujur menyuarakan kegelisahan rakyat terhadap korupsi. Mari kita simak bait pertama gending tersebut:

Kuwi apa kuwi, e kembang melati (itu apa itu, itu bunga melati)

Sing tak puja-puji aja dha korupsi (yang ku puja-puji, jangan sampai korupsi)

Sumber: