MBG Serap 30 Persen Anggaran Pendidikan, Istana: Sekolah dan Guru Tetap Prioritas

Sejumlah studi memang menunjukkan bahwa siswa dengan gizi baik memiliki tingkat konsentrasi 25,5 persen lebih tinggi. Punya korelasi kuat antara rutinitas makan bergizi dan peningkatan nilai akademik rata-rata 10,2 persen. Dalam konteks itulah MBG ditempatkan sebagai fondasi kualitas belajar jangka panjang.

Teddy lantas memaparkan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan menambah infrastruktur penunjang pendidikan terus berjalan. Salah satunya, soal misi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sekolah rakyat untuk memberikan kesempatan sekolah bagi seluruh anak bangsa.

Dalam setahun terakhir, sudah terbangun 166 unit Sekolah Rakyat. Menampung sekitar 20 ribu siswa. Tahun ini direncanakan pembangunan untuk 100 unit lagi.

“Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan, gizi, dan dijamin kesehatannya,” jelasnya.

BACA JUGA:Bertemu Para Pengusaha AS, Prabowo Pamerkan Program MBG dan Danantara

BACA JUGA:MBG Tetap Jalan selama Ramadan 2026 dan Libur Lebaran, Ini Jadwalnya!

Selain itu, perbaikan bangunan sekolah di seluruh Indonesia juga terus berlangsung. Hingga 2025, sekitar 16 ribu sekolah di seluruh Tanah Air telah diperbaiki. Sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 17 triliun.

Termasuk juga program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Tidak dihentikan. Insentif guru honorer naik menjadi Rp 400.000 per bulan. Tunjangan nonASN meningkat menjadi Rp 2 juta. Sertifikasi guru kini dibayarkan langsung setiap bulan.

“Belum lagi nanti ada sekolah Garuda. Ada sekolah terintegrasi. Ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat. Sedang berjalan,” sambungnya.

Rangkaian kebijakan itu, kata Teddy, menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Program MBG hadir sebagai pelengkap. 

Meski begitu, penempatan MBG dalam fungsi pendidikan memang merupakan keputusan politik anggaran. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah pun angkat bicara.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan bahwa kebijakan tersebut merupakan kesepakatan bersama bersama antara pemerintah dan DPR.

BACA JUGA:BGN Cetak Rekor, Anggaran MBG Rp32,1 Triliun Cair dalam 1,5 Bulan

BACA JUGA:MBG saat Ramadan

“Jadi pada tahun 2025 dan 2026, alokasi anggaran MBG menjadi unsur yang dimasukkan dalam pos anggaran pendidikan,” kata Said dalam keterangan resminya, kemarin..

Sumber: