MUI Sarankan Indonesia Keluar dari Board of Peace
Cholil Nafis menilai keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak lagi efektif usai konflik Timur Tengah memanas. MUI mendorong pemerintah mempertimbangkan keluar dari BoP.-Intan Afrida Rafni-
JAKARTA, HARIAN DISWAY - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menilai keberadaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) sudah tidak efektif lagi setelah munculnya konflik di Timur Tengah.
"Kalau kita kan melihatnya tidak efektif sudah di BoP itu karena ternyata penggagasnya juga tidak memberikan semacam gambaran, baik track record maupun sekarang yang memihak pada perdamaian," ujar Cholil di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Jum'at, 6 Maret 2026.
Cholil menegaskan bahwa Indonesia sebaiknya mempertimbangan kembali keanggotaannya dalam forum tersebut. Jika BoP tidak mampu mendorong perdamaian global, maka Indonesia dinilai lebih baik keluar dari forum itu.
BACA JUGA:Prabowo Undang Ulama dan Pimpinan Ormas Islam ke Istana Malam Ini, Bahas Posisi Indonesia di BoP?
BACA JUGA:Prabowo Panggil Ormas Islam ke Istana, Bahas Keanggotaan Indonesia di BoP Bentukan Trump
Menurut Cholil, Indonesia tetap harus berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaia dunia. Namun, upaya tersebut dinilai lebih efektif dilakukan melalui organisasi internasional lain yang memiliki legitimasi lebih kuat.
"Kemudian kita berharap juga ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung," ujarnya.
Selaim itu, Cholil juga menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Prinsip tersebut memungkinkan Indonesia tetap berperan dalam diplomasi perdamaian tanpa harus terikat pada forum yang dinilai tidak efektif.
BACA JUGA:MUI Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace, Menlu Sugiono Beri Respons
BACA JUGA:Menlu Sugiono Temui Sekjen PBB di New York, Bahas Isu Palestina Jelang KTT BoP
Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, berbagai pihak di Indonesia terus mendorong pemerintah dalam mengambil sikap diplomatik yang tepat. Pemerintah diharapkan mampu menjaga peran Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Sejumlah tokoh menilai langkah diplomatik Indonesia harus tetap berlandaskan pada kepentingan kemanusiaan dan stabilitas global.
Dengan demikian, setiap kebijakan luar negeri diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya perdamaian dunia. (*)
*) Aisyah Aulia Maulana Putri, peserta magang dari Universitas Negeri Surabaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
