Haji Ilegal: Ancaman Nyata yang Harus Dibasmi Habis

MENJELANG musim haji 2026, situasi keamanan dan kepatuhan hukum menjadi sangat krusial dan serba-tidak menentu. Di tengah antrean panjang yang harus dijalani jutaan umat Islam, muncul oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi itu untuk keuntungan pribadi. 

Pemerintah, melalui kolaborasi lintas kementerian, kini mengambil langkah tegas: pengawasan tidak lagi setengah hati, tetapi dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. 

Larangan terhadap praktik haji ilegal harus dipertegas, diperjelas, dan ditegakkan tanpa kompromi demi melindungi masyarakat dan menjaga integritas ibadah.

BAHAYA DAN KERUGIAN YANG MENGINTAI

Praktik haji ilegal bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan juga kejahatan terstruktur yang merugikan negara dan masyarakat secara luas.

BACA JUGA:Fatwa Ulama dan Skema Biaya Haji

BACA JUGA:Antara Diskresi dan Kriminalisasi Kebijakan: Praperadilan Kasus Kuota Tambahan Haji 2024

BACA JUGA:Review UU 14/2025 tentang Haji dan Umrah, Perlu dan Mendesak

Pertama,  kerugian ekonomi yang fantastis. Secara ekonomi, nilai transaksi haji ilegal mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Jika satu jamaah dikenai biaya sekitar Rp100 juta, dalam skala besar, kerugian bisa mencapai ratusan miliar rupiah. 

Uang sebesar itu tidak masuk ke sistem negara, tetapi masuk ke kantong para calo dan sindikat. Itu adalah bisnis gelap yang sangat menggiurkan bagi pelaku, tetapi sangat merugikan jamaah yang tertipu.

Kedua, modus penipuan yang mengancam. Modus operandi yang sering digunakan adalah menawarkan ”haji cepat”, ”jalur khusus”, atau ”tanpa antrean”. Padahal, sistem haji diatur ketat oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia berdasar kuota dan tahun pendaftaran. 

Selain itu, celah yang sering dimanfaatkan adalah penyalahgunaan visa, baik visa kunjungan maupun visa kerja, yang disalahgunakan untuk ibadah haji.

BACA JUGA:Formula Biaya Haji

BACA JUGA:Ketika Penyidikan Kuota Haji Menjadi Labirin

Sumber: