Hitungan Bisnis Koperasi Merah Putih

PEMBANGUNAN Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus digencarkan. Target 80 ribu KMP berdiri di seluruh Indonesia tak bisa ditawar lagi. Kucuran dana dari bank-bank BUMN terus mengalir yang diperkirakan hingga akhir tahun melampaui Rp200 triliun.

Hitungan itu dengan asumsi satu KMP menghabiskan dana  Rp1,6 miliar hingga Rp3 miliar untuk pembangunan gedung dan fasilitas pendukung. Itu belum termasuk modal kerja untuk mengisi toko-toko yang kini dikebut pembangunannya yang bisa menghabiskan Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Dengan begitu, diperkirakan setiap KMP membutuhkan Rp4 miliar hingga Rp5 miliar.

Dengan dana sebesar itu, KMP bisa menyerap Rp300 triliun. Angka yang sangat besar untuk mendorong perekonomian yang lagi lesu. Bisa dibayangkan bagaimana dampak ekonominya jika Rp300 triliun itu adalah investasi yang tepat sasaran. 

BACA JUGA:Proyek Koperasi Merah Putih

BACA JUGA:Preseden Buruk Koperasi

Namun, di sisi lain, itu juga bisa menjadi ancaman ekonomi. Sebab, itu uang dikucurkan bank-bank pelat merah. Jika sampai jadi kredit macet, bisa dibayangkan bagaimana multiplier effect-nya bagi perbankan, sektor keuangan, bahkan perekonomian nasional.

Memang, bank-bank pemerintah itu sudah memperoleh jaminan pembayaran dari pemerintah. Sebab, untuk mencicil, akan dipotongkan dari dana desa. Jika begitu, bisa saja aman bagi bank-bank. Tapi, dana desa akan terpotong cukup besar dan itu akan mengurangi pembangunan di desa-desa karena dana desa berkurang sangat besar. 

Karena itu, sejak awal ini KMP harus diawasi secara ketat. Masalahnya, siapa yang mengawasi? Untuk pembangunan gedung dan fasilitas, misalnya, tidak terdengar ada lelang pembangunan infrastruktur. Tidak seperti pembangunan gedung-gedung oleh pemerintah daerah seperti pembangunan gedung sekolah atau perkantoran yang tendernya saja sudah ramai.

BACA JUGA:Nelayan Kini Bisa Pinjam Modal dengan Bunga Rendah Lewat Koperasi Merah Putih

BACA JUGA:BULOG Siap Dukung Penuh Program Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyelewengan dana pembangunan itu sangat besar. Jika inefisiensi –karena lemahnya pengawasan– atau menguapnya dana karena penyalahgunaan 20–30 persen saja, itu nilainya sudah puluhan triliun. 

Itu baru pada tahap persiapan. Jika itu terjadi, harapan dana ratusan triliun tersebut akan membawa dampak berkelanjutan akan jauh panggang dari api. Dorongan terhadap perekonomian pun tak bisa lagi diharapkan seperti rencana. 

Bagaimana dengan operasionalnya? Itu juga tantangan yang sangat besar bagi KMP di desa atau kelurahan. Pertama, KMP didesain didirikan di setiap desa dan kelurahan. Dengan begitu, berarti target pasar setiap KMP hanya di ruang lingkup desa/kelurahan tempat KMP berdiri. Sebab, keluar dari desa/kelurahan, mereka akan berhadapan dengan KMP desa lain yang juga baru saja berdiri. 

BACA JUGA:80 Ribu Koperasi Merah Putih Telah Didirikan di Seluruh Indonesia dan Berbadan Hukum

Sumber: