DPRD Gresik Perkuat Branding Kota Santri Lewat Perda dan Kebijakan: Komitmen Kota Santri, Tanpa Kompromi

Di sisi anggaran, keberpihakan terhadap pesantren juga dinilai cukup kuat. DPRD bersama pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan hingga sekitar Rp1 triliun. Dari jumlah itu, sebagian diarahkan untuk mendukung operasional pesantren dan pendidikan keagamaan.

BACA JUGA:DPRD Gresik Perketat Pengawasan Infrastruktur hingga Pelosok: Administratif Beres, Kualitas Tetap Tercapai

BACA JUGA:DPRD Gresik Gandeng Dinkes Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan Bawean: Alokasikan Anggaran Khusus

Bantuan yang diberikan mencakup dana pendampingan, bantuan operasional pesantren (BOP), hingga BOS daerah (BOSDA) untuk madrasah diniyah. Skema ini dirancang agar pesantren memiliki daya dukung yang memadai dalam menjalankan fungsi pendidikan.

Syahrul menilai, konsistensi antara branding dan kebijakan menjadi kunci. Tanpa dukungan regulasi dan anggaran, label Kota Santri hanya akan menjadi simbol tanpa dampak nyata.

“Branding itu harus terasa di lapangan. Pesantren harus benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat pesantren. Perda yang sudah disusun perlu diterjemahkan dalam program yang tepat sasaran. Evaluasi berkala diperlukan agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan pesantren yang terus berkembang.

BACA JUGA:Audiensi, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir Tegur PT Pos Indonesia terkait Perobohan Bekas Asrama VOC

BACA JUGA:Bersinergi, Kapolres dan Ketua DPRD Gresik Kawal Sengketa Warga-PT BIP

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan pesantren dinilai tidak hanya berkontribusi pada pendidikan, tetapi juga pada stabilitas sosial. Nilai moderasi, toleransi, dan akhlak menjadi kekuatan utama yang menopang kehidupan masyarakat Gresik.

“Pesantren ini bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga benteng moral masyarakat,” kata Syahrul.

Dengan berbagai regulasi tersebut, Gresik berupaya menginstitusionalisasikan nilai-nilai keagamaan dalam tata kelola pemerintahan. Legislasi menjadi alat untuk memastikan bahwa identitas Kota Santri tidak sekadar narasi, tetapi menjadi sistem yang berjalan.

Ke depan, DPRD menargetkan implementasi perda semakin optimal. Pengawasan akan diperkuat agar setiap program benar-benar memberi dampak pada peningkatan kualitas pesantren dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang penting bukan hanya membuat aturan, tetapi memastikan aturan itu berjalan dan dirasakan manfaatnya,” tandasnya. (*)

 

Sumber: