Dari Apa ke Siapa: Bahasa, Kredibilitas, dan Pergeseran Perdebatan Publik

Dari Apa ke Siapa: Bahasa, Kredibilitas, dan Pergeseran Perdebatan Publik

ILUSTRASI Dari Apa ke Siapa: Bahasa, Kredibilitas, dan Pergeseran Perdebatan Publik.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway -

Tidak ada kata ”tidak kompeten”. Tidak ada pernyataan bahwa pendapat seseorang tidak layak dipertimbangkan. Namun, banyak orang menangkap kesan tersebut. Mengapa? Karena dalam pragmatik, sebagian makna lahir melalui inferensi –proses ketika pendengar menyimpulkan maksud tertentu berdasar konteks dan petunjuk kebahasaan yang tersedia. Bahasa tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengarahkan bagaimana informasi itu dipahami.

Downgrading dan Strategi Melemahkan

Dalam kajian pragmatik, strategi semacam itu dapat dipahami sebagai bentuk ”downgrading”, yakni menurunkan nilai, otoritas, atau legitimasi seseorang bukan melalui pernyataan eksplisit, melainkan melalui pilihan kata yang netral dan sepele. 

Ambil contoh sederhana. Secara referensial, kalimat ”dia seorang dosen” dan ”dia cuma seorang dosen” merujuk pada identitas yang sama. Tidak ada perubahan fakta dasarnya. Namun, satu kata tambahan –”cuma”– menghasilkan efek yang sangat berbeda. 

Kata itu tidak menambahkan fakta baru. Sebaliknya, ia menambahkan penilaian. Melalui kata tersebut, identitas yang semula netral menjadi tampak kurang penting, kurang bernilai, atau kurang layak diperhitungkan jika dibandingkan dengan standar tertentu yang tidak pernah disebutkan secara langsung.

BACA JUGA:Bahasa Ibu di Era Kecerdasan Buatan

BACA JUGA:Bahasa, Diplomasi, dan Identitas Nasional

Pelanggaran Prinsip Kerja Sama

Lebih jauh, fenomena itu juga dapat dibaca melalui kacamata prinsip kerja sama yang dirumuskan H.P. Grice. Grice menyatakan bahwa komunikasi yang ideal mensyaratkan penutur memberikan kontribusi yang relevan, cukup, dan jujur sesuai dengan kebutuhan percakapan. Prinsip itu dijabarkan menjadi empat maksim: kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. 

Ketika masa jabatan tiga bulan disebut dalam konteks debat tentang substansi kebijakan, terdapat pelanggaran terhadap maksim relevansi. 

Informasi itu bukan tanggapan atas argumen yang disampaikan, melainkan pengalihan yang secara pragmatis berfungsi mempertanyakan kelayakan si penutur. Dalam frame percakapan yang kooperatif, respons yang relevan seharusnya menyasar isi argumen, bukan identitas orang yang berargumen. 

BACA JUGA:Mengembalikan Naluri Berbahasa Indonesia

BACA JUGA:Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional

Terjadi pula pelanggaran maksim kuantitas: informasi yang diberikan –berapa lama seseorang menjabat –melampaui apa yang dibutuhkan untuk menilai kualitas sebuah argumen. 

Kelebihan informasi itu, dalam konteks perdebatan publik, tidak bersifat netral. Ia berfungsi mengarahkan pendengar untuk mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak relevan dengan substansi yang dibahas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: