Bahaya Laten Mematikan Demokrasi ala Hitler

Puncaknya terjadi ketika Reichstag dengan intimidasi Hitler berhasil mengesahkan Enabling Act atau Ermächtigungsgesetz pada 23 Maret 1933. Aturan itu memberikan kewenangan kepada kanselir dan kabinetnya untuk membuat undang-undang tanpa persetujuan parlemen maupun presiden. 

Bila dibayangkan, kondisi semacam itu jelas sangat aneh dan menyeramkan. Parlemen benar-benar bersidang menyatakan untuk menyerahkan kekuasaan legislatifnya sehingga mengakhiri check and balance pemerintahan. Memang pada saat itu masif terjadi teror dari organ-organ Partai Nazi kepada Partai Sosial Demokrat dan Komunis. 

Ditambah cara Hitler merangkul elite politik konservatif hingga borjuasi Jerman akhirnya sangat efektif membuat mayoritas rakyat Jerman dipengaruhi dengan janji politik dan propaganda untuk mendukung serta tunduk kepada Hitler.

BACA JUGA:Demokrasi Sasetan: Murah, Instan, tetapi Bikin Kembung

BACA JUGA:Menggapai Demokrasi Substansial

Tidak lama setelah itu, Hitler menjalankan gleichschaltung atau penyeragaman seluruh sendi kehidupan agar hanya mengenal satu pusat kekuasaan alias nazifikasi. 

Proses konsolidasi itu berhasil menundukkan lembaga yudikatif Jerman, seluruh aparatur sipil negara, bahkan sampai ke ranah media, kampus, sekolah, hingga organisasi masyarakat dipaksa berjalan sesuai keinginan Hitler dan Partai Nazi. 

Meracuni Pendidikan dan Swasensor Media dengan Nazisme

Hitler memahami bahwa menguasai negara berarti harus menguasai cara rakyat berpikir. Kurikulum direvisi, guru dan dosen diwajibkan menunjukkan loyalitas kepada negara, sedangkan organisasi pemuda Hitler alias Hitlerjugend  dijadikan mesin indoktrinasi bagi generasi muda.

Sejarah ditulis ulang untuk memuliakan nasionalisme ekstrem, biologi dipelintir demi membenarkan teori ras Arya, bahkan ilmu pengetahuan dipaksa menjadi alat legitimasi kebijakan eugenika, sterilisasi paksa, hingga program eutanasia terhadap kelompok yang dianggap tidak layak hidup. 

BACA JUGA:Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Algoritma

BACA JUGA:Demokrasi Lokal Tanpa Pemilih?

Sangat mengerikan, pada saat itu kampus dan dosen dipaksa mengajarkan pseudosains ras Arya demi legitimasi Nazisme. Kampus yang semestinya menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis justru diubah menjadi pabrik kepatuhan rezim pemerintah.

Dominasi atas pendidikan kemudian diperkuat melalui monopoli informasi. Di bawah Joseph Goebbels, Kementerian Propaganda tidak sekadar menyebarkan pesan pemerintah, tetapi juga memastikan tidak ada narasi lain yang dapat menandinginya. 

Surat kabar, radio, film, sastra, teater, hingga kesenian berada di bawah kendali negara sehingga propaganda perlahan menjelma sebagai satu-satunya kebenaran yang boleh dipercaya.

Sumber: