KEBIJAKAN larangan pengecer menjual LPG kemasan 3 kg memantik reaksi. Kebijakan dengan tujuan mengendalikan harga dan memastikan penggunaan subsidi itu dibarengi dengan kesulitan warga mendapatkan LPG yang biasa disebut juga dengan tabung melon. Antrian pengecer untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg tersebut tampak mengular di kampung Malang Tengah Surabaya sejak pukul 05.30 pada Rabu 5 Februari 2025 . Mereka membawa sepeda motor , becak , bahkan gerobag tampak antri demi mendapatkkan elpiji subsidi di Agen Sami Jadi Kampung Malang Tengah tersebut.
Foto : Boy Slamet-Harian Disway
Setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan LPG 3 kg seperti biasa, kebijakan itu Kembali ke setelan awal.
Padahal kebijakan itu baru berjalan tiga hari. Tepatnya diberlakukan mulai 1 Februari 2025. Perintah Prabowo ini sekaligus memerintahkan Kementerian ESDM menyiapkan langkah-langkah sebelum kebijakan tersebut diberlakukan kembali. PT Pertamina Patra Niaga yang akan memfasilitasi perintah presiden tersebut.
"Ini kebijakan baru dari pemerintah," kata Area Manger Communication Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahd Rehadi, Selasa, 4 Februari 2025.
Diikatakan Rehadi, saat ini, Pertamina masih menunggu regulasi dari pemerintah tentang kebijakan baru tersebut. "Selama itu, pengecer tetap kami layani pembeliannya di pangkalan dengan kategori subpangkalan," ujarnya.
Foto : Boy Slamet-Harian Disway
Dengan sistem ini, pengecer tetap dapat menjual LPG 3 kg seperti biasanya. Ke depan, pengecer akan berubah status menjadi subpangkalan resmi PT Pertamina (Persero). Tujuannya sama yaitu menjaga ketersediaan LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi.
Namun, pihaknya belum mengetahui syarat yang perlu dipenuhi warung kelontong atau pengecer untuk menjadi subpangkalan. "Ini yang nanti akan ditentukan melalui petunjuk teknis oleh pemerintah," katanya.
Tahun 2024, lanjut Ahad, jumlah pangkalan LPG 3 kilogram di seluruh Jawa Timur berjumlah 34.739 pangkalan. Sedangkan pada tahun sebelumnya, jumlah pangkalan LPG subsidi di Jatim 2023 berjumlah 33.404 pangkalan.
Foto : Boy Slamet-Harian Disway
Penambahan lebih dari seribu pangkalan di Jatim ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan distribusi LPG subsidi kepada masyarakat Jatim. "Jadi ada penambahan 1.335 pangkalan atau sekitar 3,9 persen," tutur dia.
Tapi nyatanya, warga masih merasa kesulitan bila harus memberi di pangkalan. Termasuk Muspita Nofiyanti, ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Pakis Gunung. Selama ini, ibu dua anak ini merasakan sangat mudah mendapatkan tabung melon bila habis mendadak.
Foto; Boy Slamet-Harian Disway