HARIAN DISWAY - Orang-orang Aborigin, suku asli Australia, selama ini tidak memiliki hak suara. Mereka terpinggirkan oleh penguasa kolonial Inggris dan tidak disebutkan dalam konstitusi negara.
Meski jumlah mereka sekitar 3,2 persen dari total populasi Australia, mereka tidak diberikan hak suara hingga tahun 1960-an dan berada di bawah rata-rata nasional dalam mayoritas survei sosial-ekonomi.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, mengumumkan bahwa pemerintah akan mengajukan pertanyaan referendum terkait hak suara suku pribumi Australia.
BACA JUGA:TikTok Terus Dipojokkan, Amerika Menyerang, Prancis Melarang
BACA JUGA:Animasi Jepang Mulai Terancam Tiongkok
Referendum itu akan memberikan pengakuan kepada penduduk asli Australia, yakni suku Aborigin dan orang kepulauan Selat Torres, di dalam konstitusi negara.
Dalam pidatonya di Gedung Parlemen Canberra, Albanese mengungkapkan pertanyaan yang akan diajukan: "Yang Diusulkan: untuk mengubah Konstitusi demi mengakui Bangsa Pertama Australia dengan membentuk Suara Aboriginal dan Torres Strait Islander. Apakah Anda menyetujui perubahan yang diusulkan ini?," ujarnya.
Suku Aborigin di Australia Barat.- Instagram/@kimberleylandcouncil-
Beberapa kali ia terisak, menahan tangisnya pecah. Pembahasan terkait Aborigin sangat menyentuh hatinya.
Jika referendum ini berhasil, orang-orang pribumi akan memiliki komite konsultatif khusus di parlemen yang disebut the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice.
Komite tersebut akan memberikan nasihat yang tidak mengikat kepada parlemen tentang hal-hal yang mempengaruhi orang-orang Bangsa Pertama dari Australia. Referendum ini direncanakan akan diajukan pada Oktober atau Desember.
Sejak kemerdekaan Australia pada tahun 1901, telah ada 44 usulan perubahan konstitusi dalam 19 referendum, dan hanya delapan yang disetujui.
BACA JUGA:Stormy Daniels, Bintang Porno: Seks dengan Trump Paling Tak Menyenangkan
BACA JUGA:Kecerdasan Buatan Baidu Pesaing ChatGPT
Dalam referendum terakhir pada tahun 1999, warga Australia menentang perubahan konstitusi untuk membentuk republik dan menggantikan raja Inggris sebagai kepala negara dengan presiden.