HARIAN DISWAY - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penanganan secepatnya terhadap masalah kelaparan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di wilayah Papua Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam keterangannya kepada awak media usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta, pada Senin, 31 Juli 2023.
Sebelumnya diberitakan bahwa kekeringan melanda Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, kesulitan mendapatkan bahan makanan sejak Sabtu 29 Juli 2023.
BACA JUGA:Kekeringan Melanda Kabupaten Puncak, Warga Kelaparan Hingga Tewas
“Saya sudah perintahkan kepada Menko PMK, Menteri Sosial, BNPB, dan juga Pemerintah di daerah di Papua untuk segera menangani secepat-cepatnya,” ujar Presiden.
Jokowi memaparkan, masalah kelaparan tersebut dipicu oleh beberapa hal, utamanya adalah cuaca ekstrem. Dalam kondisi cuaca ekstrem, tanaman tidak bisa tumbuh di daerah tersebut sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan.
BACA JUGA:Potensi Kekeringan Tinggi, Masyarakat Diimbau Hemat Air
“Tapi problemnya supaya tahu, itu adalah daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh. Di ketinggian yang sangat tinggi distrik itu,” ungkap Presiden.
Selain itu, faktor keamanan juga menjadi salah satu masalah yang menyebabkan pengiriman bantuan tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Presiden turut menginstruksikan jajaran TNI untuk membantu mengawal pengiriman bantuan tersebut.
BACA JUGA:Peringatan BMKG: Kekeringan Bisa Picu Karhutla dan Gagal Panen
“Di sana memang problemnya selalu seperti itu, medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya nggak berani sehingga problem itu yang terjadi,” ucap Presiden.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Muhadjir Effendy dijadwalkan bertolak ke Papua pada Rabu 2 Agustus 2023 dini hari.
Mantan Pangdam V Brawijaya itu juga akan membawa dan menyerahkan langsung dukungan logistik serta peralatan kepada pemerintah daerah setempat.(*)