GERAKAN untuk memajukan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak mulai muncul. Ada upaya agar pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan di era Presiden Jokowi. Siapa yang diuntungkan?
Jadwal yang sudah disepakati adalah pencoblosan dilaksanakan pada 27 November 2024. Lantas, jadwalnya ingin dimajukan dua bulan, menjadi September 2024. Sementara itu, pemerintahan Jokowi berakhir 20 Oktober 2024.
Pengusulnya Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Alasannya, bila pilkada serentak dilaksanakan pada November, khawatir situasi politik tidak stabil karena pemerintahannya masih baru. Kabinet pun masih seumur jagung, bahkan bisa jadi belum terbentuk.
BACA JUGA:Pilkada 2024 Bisa Antiklimaks
BACA JUGA:Denny Indrayana Ungkap Sosok Yang “Bocorkan” Putusan MK Soal Sistem Pemilu
Ia sangat yakin. Ia pun berharap agar skema perubahannya lewat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Itu karena aturan pilkada serentak diatur UU Nomor 10 Tahun 2016.
Itu beda dengan upaya merevisi syarat usia capres/cawapres menjadi 35 tahun. Para pengusulnya menempuh skema lewat Mahkamah Konstitusi.
Penentang usulan KPU pun sudah muncul. Sejumlah anggota parlemen menyatakan bahwa memajukan jadwal pilkada serentak justru merepotkan KPU. ”Ini akan membuat beban KPU makin berat,” kata Guspandi Gaus, anggota Komisi II DPR.
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat-Intan Afrida Rafni-
Ia pun meminta KPU lebih baik berkonsentrasi pada tahapan pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota parlemen.
Lantas, siapa yang diuntungkan bila jadwal pilkada dimajukan?
Pilkada serentak yang dilaksanakan di era Jokowi, menurut penulis, tentu akan memberikan efek elektoral yang menguntungkan bagi calon-calon yang dekat dengan pemerintah sekarang.
Sulit dibantah, akan menguntungkan bila anak dan mantu Jokowi maju. Bila Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution ikut pilkada lagi.
Kita lihat saja saat Gibran menang dalam pilwali Solo. Kalau bukan sosok istimewa, kecil kemungkinan putra sulung Jokowi itu bisa bertarung. Kala itu DPC PDIP Solo sudah menetapkan calon wali kota Solo. Tiket sudah diberikan kepada Achmad Purnomo. Pintu sudah ditutup.
Namun, Gibran lewat pintu lain, menerobos langsung ke DPD Jateng. Hasilnya, tiket menjadi milik Gibran. Itulah yang namanya mendapat imbas menguntungkan dari pengaruh politik ayahnya.