JAKARTA,HARIAN DISWAY - Pasca bercerai dengan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak semua kader untuk berpolitik dengan penuh etika dan kejujuran.
AHY menyebut bahwa dewasa ini dalam hiruk pikuk politik, etika, integritas pribadi, dan komitmen seolah tidak berharga dan dapat dicampakkan begitu saja dengan mencapai tujuan.
Seperti diketahui, kubu Demokrat merasa dikhianati setelah kubu KPP yang mengusung Anies Baswedan memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Keputusan tersebut diambil oleh pemimpin koalisi yakni Partai Nasdem dengan Ketua Umumnya Surya Paloh. Demokrat menilai keputusan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.
AHY mengajak seluruh kadernya untuk ikhlas menerima rentetan kenyataan pahit ini."Pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik meski kita gak tahu bagaimana bentuknya nanti," katanya saat konferensi pers di markas DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 September 2023.
BACA JUGA:Setelah Ditinggal Anies, AHY: Mari Move On, Gusti Allah Mboten Sare!
AHY menyatakan hanya ingin berpikir positif bahwa lewat semua kejadian ini, ia yakin merupakan skenario Tuhan untuk menyelamatkan partainya. Terutama dari hal-hal buruk kelak.
Ia pun paham bahwa ada kemarahan dan kekecewaan pada seluruh kader. Tetapi, kata AHY, bukan karena dirinya gagal menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.
"Tapi, karena perjuangan Demokrat dilukai oleh mereka yang tak jujur," katanya.
Hal-hal ini justru meyakinkan AHY bahwa perubahan harus segera diperlukan. Partai Demokrat pun sepakat berpolitik secara beretika. Mendambakan praktik yang baik, yang tak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan
"Cara nggak boleh tikam tujuan. Komitmen jadi barang langka. Kata maaf jadi barang murah, ini tentu bahaya jika dibiarkan," ujarnya.
BACA JUGA:Terungkap! Dikecewakan Anies, Demokrat Kemungkinan Akan Berlabuh ke Kubu Prabowo
Bagi AHY, parpol adalah institusi, bukan pribadi. Sehingga ada tata kelola dan mekanisme. Memilih pemimpin pun tidak bisa diputuskan begitu saja hanya dalam hitungan menit oleh segelintir orang.
Di Demokrat, penentuan pemimpin selalu dibicarakan dalam majelis tinggi partai. Tidak dengan cara fetakompli (faith accomply) alias memaksa untuk menerima keputusan sepihak. Lantaran dasarnya adalah rasa saling percaya. Menjunjung tinggi semangat keadilan.
"Lebih baik sepakat untuk tidak sepakat, daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak dilibatkan dalam prosesnya," ungkap AHY.(*)