Sehingga yang terjadi di Indonesia bukanlah demokrasi industri seperti kata Mayer dkk. Tetapi industri demokrasi yang memproduksi dan membisniskan sarana dan prasarana demokrasi. Belum lagi oligarki yang mengatur atau setidaknya diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan politik.
Semoga saya salah. (*)
Oleh Dr. Didik Sasono Setyadi, SH, MH: pengajar Etika dan Akuntabilitas Publik dan Dosen Tamu di Sekolah Pascasarjana Unair