HARIAN DISWAY - Kawal perhitungan suara pemilu 2024, Deputi Poldagri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto imbau agar seluruh pegawai kebal akan berita hoaks. Imbauan tersebut disampaikanya saat upacara bendera di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.
Seluruh pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam diimbau agar tetap menjaga netralitas dan tidak terpengaruh berita hoax selama proses rekapitulasi perhitungan hasil suara Pemilu dilangsungkan.
Meskipun pencoblosan telah dilakukan 14 Februari lalu, namun proses lainnya masih berlangsung cukup panjang. Seluruh elemen masyarakat perlu mengawal berjalannya proses rekapitulasi hasil suara Pemilu yang dilakukan saat ini.
BACA JUGA: Resmi! Jokowi Lantik Hadi Tjahjono Jadi Menko Polhukam, AHY Menteri ATR/BPN
"Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tahapan Pemilu masih berjalan sehingga kita harus tetap menjaga netralitas dan bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku," kata Deputi Poldagri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto.
"Kita juga tidak boleh terhasut oleh berita-berita yang beredar di media sosial atau berita hoax yang sengaja dibuat oleh kelompok tertentu untuk memperkeruh situasi nasional," terangnya saat upacara bendera.
Kedeputian Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam juga ikut berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu melalui Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang melibatkan unsur dari 19 kementerian dan lembaga.
Dalam memantau Pemilu, Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada telah mendelegasikan tim pemantauan Pemilu ke 5 negara dan 18 titik di dalam negeri. "Hasil pemantauan telah kami laporkan kepada Bapak Plt. Menko Polhukam secara periodik," jelas Heri Wiranto.
BACA JUGA: Mahfud MD Mundur, Ini Jejak Perjalanannya Selama Menjadi Menko Polhukam Kabinet Jokowi
Lebih lanjutnya, Heri Wiranto menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Berbeda dengan negara luar, ada yang masih represif terhadap warganya sendiri.
"Pemerintah selalu berkomitmen untuk terus memajukan demokrasi, sebab dalam peradaban modern, demokrasi dianggap sistem yang paling tepat dan paling kompatibel dengan kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.
Angka demokrasi Indonesia masuk pada kategori tinggi yakni mencapai 80,41 poin. Indeks ini menunjukkan bahwa demokrasi sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki.
Pelaksanaan Pemilu satu ini berjalan sangat kondusif dan menjadi perwujudan bahwa demokrasi sudah diimplementasikan dengan konsekuen. Pelaksanaan Pemilu yang berjalan saat ini menjadi pertanda bahwa demokrasi sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan untuk menciptakan stabilitas politik nasional yang lebih baik.
“Pelaksanaan pilpres dan pileg yang berjalan kondusif tempo hari merupakan contoh nyata bahwa demokrasi kita telah dipraktekkan secara aktual dan faktual, serta penuh tanggungjawab,” jelas Heri.
Untuk menunjang pelaksanaan proses perhitungan hasil suara, netralitas dan kebal terhadap berita hoax perlu diterapkan oleh seluruh pegawai Kemenko Polhukam dan masyarakat. (*)