MENJELANG Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 Provinsi Jawa Timur (Jatim), dinamika manuver beberapa partai pengusung bakal calon gubernur makin menghangatkan peta perpolitikan provinsi yang memiliki slogan Jer Basuki Mawa Bea.
Beberapa isu belakangan menguatkan kesan publik bahwa akan terjadi pertarungan sengit antara gubernur dan wakil gubernur petahana, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, versus cagub dan cawagub penantang sebagai kandidat kuda hitam.
Apa pun partai pengusungnya, publik lebih fokus mencermati pada beberapa figur yang kelak muncul dalam kontestasi pilkada Jatim.
BACA JUGA: PKB Pastikan Tidak Ada Nama Sandiaga Uno Dalam Rekomendasi Pilgub Jatim 2024
BACA JUGA: Kado Lukisan Bung Karno, PDIP Jatim Isyaratkan Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jatim 2024
BACA JUGA: Tolak Kursi Kabinet, Khofifah Pilih Ikut Pilkada Jatim
Sejumlah figur yang digadang-gadang sebagai penantang kuat petahana ialah mantan wali kota Surabaya yang kini menjabat menteri sosial, yakni Tri Rismaharini. Kemudian, mantan bupati Banyuwangi yang saat ini menjabat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, yaitu Abdullah Azwar Anas.
Meski terdapat sejumlah kandidat lainnya, publik lebih menganggap dua sosok itu sebagai lawan sepadan petahana dengan rekam jejak prestasi yang tidak bisa dianggap enteng.
Sebagai provinsi yang sangat diperhitungkan, Jawa Timur menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi hingga 14,36 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan angka atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.953,54 triliun, dan PDRB per kapita mencapai Rp 71,12 juta.
BACA JUGA: Gerindra Berambisi Menangkan 24 Pilkada Jatim, Ini Daftar Kabupaten/Kota Sasarannya..
BACA JUGA: Pilihan PKB-PDIP di Pilgub Jatim
Tingginya kontribusi terlihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Jawa Timur yang mencapai 6,13 persen lebih tinggi daripada provinsi lainnya di Pulau Jawa.
Berdasar lapangan usaha (LU) utama, tiga LU berkontribusi hingga 60,88 persen dari total PDRB serta mampu menyerap hingga 66,29 persen dari total tenaga kerja (laporan berkala Bank Indonesia 2023).
Pola kepemimpinan gubernur yang membawahkan populasi berjumlah kurang lebih 41 juta jiwa dan terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota –dengan ibu kota provinsinya di Kota Surabaya– merupakan kunci untuk mampu mengelola dan menjadikannya sebagai provinsi yang diandalkan sebagai penyangga perekonomian nasional.