Sementara itu, pakar lingkungan Bambang Hero Saharjo menyoroti korupsi besar-besaran dalam pengelolaan SDA, dengan contoh kerugian negara akibat pertambangan timah yang mencapai triliunan rupiah.
BACA JUGA:FGD BPIP di Ambon: Penguatan Moralitas Berbangsa Melalui Nilai Universal Agama
BACA JUGA:WNI di Hamburg Dikenal Positif, BPIP dan MPR Tingkatkan Penerapan Pancasila
"Kasus timah di Babel menyebabkan kerugian lingkungan sebesar Rp 271 triliun," ungkapnya.
Dalam pandangan Kisworo Dwi Cahyono dari Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, eksploitatif yang tidak berkelanjutan tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam keselamatan pejuang lingkungan. Ia menekankan perlunya revisi regulasi yang ada untuk memberikan keadilan lebih bagi masyarakat.
BPIP berkomitmen untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada presiden terpilih, dengan harapan dapat ditindaklanjuti sebagai langkah menuju kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
"Kita akan bawa ini untuk disampaikan kepada Presiden terpilih. Saya yakin darah patriotiknya masih terjaga untuk mengurai persoalan ini,” ungkap Anggota Dewan Pengarah BPIP, Prof. Dr. M. Amin Abdullah.
Prof. Amin juga menginisiasi adanya UU Etika Pengatur dan Pembuat Kebijakan yang berasaskan nilai-nilai Pancasila serta pentingnya badan atau komisi yang melindungi ekosistem lingkungan hidup.
"BPIP mengawal agar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan SDA dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang terjadi, seperti konflik lahan, ketidakadilan ekonomi, dan degradasi lingkungan,” ucapnya. (*)