HARIAN DISWAY - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pandangannya terkait politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pernyataan resmi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.
Puan menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus korupsi yang berjalan dengan adil dan transparan.
Dia menyebut bahwa korupsi merupakan persoalan serius yang harus diberantas dengan benar.
BACA JUGA:Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember: Sejarah, Tema dan Logo Peringatan 2024
“Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin, 9 Desember 2024.
Puan menyoroti pentingnya independensi lembaga penegak hukum, terutama KPK, dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.
Dia mengharapkan tidak ada politisasi dalam proses tersebut agar kepercayaan masyarakat terhadap KPK tetap terjaga.
BACA JUGA:Prabowo Akan Sampaikan Gagasan Antikorupsi Asta Cita di KPK
"Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga," tuturnya.
Dalam pesannya kepada pimpinan KPK yang baru terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR, Puan meminta agar mereka mampu memitigasi dan mencegah praktik korupsi dengan efektif.
“Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang jelas untuk mencegah korupsi sejak dini. Bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan di semua lini," katanya.
BACA JUGA:Mahfud MD Kampanye Antikorupsi
Dia juga berharap peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tidak sekadar menjadi seremoni belaka, melainkan diiringi dengan langkah nyata.
Lebih lanjut, Puan mengajak masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menekankan pentingnya peran publik dalam mengawasi pemerintahan serta melaporkan indikasi korupsi.
“Secara khusus, saya mengajak generasi muda turut berpartisipasi aktif memerangi korupsi. Sebagai agen perubahan, pemuda punya potensi besar untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa bersih dari tindak korupsi,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut. (*)