Dalam kesempatan yang sama, Eko menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi A, akan terus mengawal proses ini agar tidak berhenti di tengah jalan. Ia memastikan bahwa pihaknya akan menjadi mitra kritis rakyat dalam memperjuangkan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai.
BACA JUGA:PDIP Jatim Salurkan 403 Sapi dan 1.410 Paket Daging Kurban di Iduladha 1446 H
BACA JUGA:Megawati dan PDIP Jatim Sumbang Ratusan Sapi Kurban, Dua Sapi Mega untuk Bung Karno
“Kami tidak ingin ada satu jengkal pun hak rakyat yang digantungkan oleh kelambanan birokrasi. Reforma agraria bukan hanya program, tapi kewajiban konstitusional negara,” tandasnya.
Desakan ini datang seiring meningkatnya keluhan warga desa yang telah lama menanti kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Dengan SK Menteri sudah di tangan, kini bola ada di pemerintah daerah untuk menindaklanjuti. Jika dibiarkan berlarut, bukan hanya kepastian hukum yang terhambat, tapi juga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjalankan reforma agraria.
Eko berharap proses pengajuan SK Biru bisa segera dipercepat agar masyarakat bisa menikmati hak mereka atas tanah, tanpa terus dibayangi kekhawatiran akan digusur atau kehilangan lahan yang sudah mereka kelola turun-temurun. (*)