SURABAYA, HARIAN DISWAY - Sekolah Rakyat (SR) resmi beroperasi di 63 titik di seluruh wilayah Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025.
Secara keseluruhan, 63 sekolah rakyat itu mampu menampung 6.130 siswa. Yakni, terdiri dari 75 siswa SD, 2.800 siswa SMP, dan 3.225 siswa SMA.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah akan meresmikan 37 lokasi baru Sekolah Rakyat pada akhir Juli 2025.
Itu bagian dari penyelesaian tahap pertama program pendidikan gratis untuk anak keluarga miskin ekstrem. Dengan demikian, akan ada 100 Sekolah Rakyat yang akan beroperasi pada akhir Juli mendatang.
“Kita terus pantau perkembangannya setiap hari. Sehingga, akhir bulan ini, 37 titik lagi (Sekolah Rakyat, Red) akan bergabung,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat berkunjung ke SR Unesa, Surabaya, Selasa, 22 Juli 2025.
Selain itu, Kemensos juga tengah menyiapkan pembangunan 50 gedung SR untuk tahap kedua. Dari 50 SR baru itu yang dibuka pada Agustus nanti, tujuh di antaranya berada di Jawa Timur.
Namun, Gus Ipul menyebut, saat ini gedung-gedung itu masih menunggu renovasi dari Kementerian PUPR agar layak dihuni.
“Saat ini 50 lebih gedung sudah dinyatakan layak, tinggal menunggu proses renovasi. Tahap kedua rencananya Agustus atau September 2025,” ujarnya.
BACA JUGA:Menkomdigi Ajak Media Kawal Program Sekolah Rakyat dengan Informasi Akurat
Sejalan dengan itu, saat ini Kemensos masih melakukan seleksi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Proses itu berjalan bersamaan dengan persiapan sarana dan prasarana.
Mantan wakil gubernur Jatim itu mengakui, masih ada kekurangan tenaga pendukung di beberapa lokasi. Misalnya, seperti wali asrama, wali asuh, cleaning service, dan security.
Gus Ipul mencontohkan, ada salah satu Sekolah Rakyat yang seharusnya ada sembilan tenaga pendidik, namun baru ada enam orang. Karena itu, masalah tersebut harus bisa segera diselesaikan.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan memint bantuan dari SDM di internal Kementerian Sosial. Sehingga, masalah tersebut bisa diatasi dalam jangka pendek.
Ke depan, berbagai fasilitas yang kurang memadai segera dilengkapi. Beberapa yang akan segera ditindaklanjuti antara lain status kepala sekolah, tunjangan kinerja kepala sekolah dan guru, kekurangan jumlah tenaga kependidikan, dan kekurangan sarana prasarana. Perbaikan itu akan dilakukan secara bertahap.