“Alhamdulillah dengan pembiayaan itu, maka infrastruktur tidak akan pernah berhenti pembangunannya. Karena infrastruktur ini adalah penggerak dari ekonomi,” tegas Eri.
Ia memastikan pembiayaan tersebut akan dilunasi sebelum masa jabatannya berakhir. Artinya, pinjaman daerah harus dilunasi 100 persen pada 2029. Atau, saat jabatan Eri Cahyadi sebagai wali kota Surabaya di periode keduanya tersisa setahun.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu menegaskan, pembiayaan alternatif bukan sekadar menutup kekurangan anggaran. Melainkan untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan. “Ketika belanja opsen berkurang, maka otomatis tidak ada pekerjaan. Berarti otomatis kita harus berani melakukan pelaksanaan pekerjaan tapi tidak mengganggu APBD,” katanya.
Dengan sisa waktu empat bulan menuju akhir tahun, Eri menyebut sebagian besar proyek infrastruktur yang dibiayai melalui pembiayaan alternatif sudah berjalan. Di antaranya pembebasan lahan, pembangunan saluran diversi Gunungsari, peningkatan Jalan Wiyung, hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
BACA JUGA:JPO Siola Dibongkar, Pemkot Surabaya Siapkan Desain Baru yang Estetik dan Terbuka
“Pembiayaan di 2025 fisiknya harus selesai di tahun 2025. Itu sudah kita lakukan semuanya, tinggal pembayaran dan pelaksanaan di beberapa fisik. Tapi yang pasti, semua APBD yang pembiayaannya itu di tahun 2025, maka fisiknya selesai di tahun 2025,” pungkasnya. (*)