SURABAYA, HARIAN DISWAY - Ketua Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly memimpin kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur di Surabaya, Jumat, 19 September 2025.
Kunjungan spesifik itu menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara DPR dan Kemenkum. Ia pun menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja Kementerian Hukum di daerah.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Genjot Pendaftaran Indikasi Geografis Produk Unggulan Malang
Menurut Yasonna, kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan publik yang dilakukan jajaran Kemenkum benar-benar berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik di jajaran Kemenkum, khususnya di Jawa Timur, berjalan sesuai dengan aturan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya dalam sambutan pembuka di Aula Raden Wijaya.
Pertemuan tersebut diisi dengan rapat antara Komisi XIII DPR RI dan pimpinan serta pejabat Kanwil Kemenkum Jawa Timur.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Siap Fasilitasi Merek Kolektif untuk 8.494 Koperasi Merah Putih
Dalam paparannya, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur Haris Sukamto menyampaikan capaian efisiensi pelayanan administrasi hukum yang kini sepenuhnya berbasis digital. Salah satu lompatan besar adalah percepatan pengurusan fidusia.
Sebelumnya, pengurusan fidusia minimal memakan waktu 3 hari kerja dan masih menggunakan tanda tangan manual.
"Setelah penerapan sistem digital, kini hanya butuh 7 menit, dengan tanda tangan elektronik dan sertifikat yang bisa diunduh secara online," terang Haris.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Dorong UMKM Go Nasional Lewat Layanan Kekayaan Intelektual di IFBC 2025
Haris juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus menjaga kualitas pelayanan publik.
Kanwil Kemenkum Jawa Timur juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
"Kami berupaya menjaga integritas, memperkuat sistem pengawasan internal, dan mengedepankan inovasi pelayanan berbasis digital,” tutur Haris.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Kucurkan Tambahan 300 Persen Anggaran Bantuan Hukum Gratis