“Memang betul ada daerah dengan pendapatan tinggi tapi belanjanya rendah. Nah, itu yang menjadi sasaran kita untuk segera didorong,” ujarnya.
Tito menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran daerah guna menjaga perputaran ekonomi nasional. Pemerintah daerah diminta untuk tidak menahan dana terlalu lama di perbankan karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing.
BACA JUGA:BI Jadi Rujukan, Dedi Tantang Purbaya Buka Data Dana Rp4,1 Triliun
Menurutnya, koordinasi antara Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan BI terus dilakukan untuk memastikan data fiskal daerah selaras dan mutakhir. Dengan begitu, evaluasi kebijakan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat waktu.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan persepsi publik terkait polemik data dana mengendap pemda yang sempat menjadi perdebatan antarpejabat. Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen mengawal optimalisasi belanja daerah demi mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional.(*)
*)Mahasiswa Magang Prodi English for Business and Professional Communication Politeknik Negeri Malang