Ia menekankan pentingnya prinsip akurasi, transparansi, dan verifikasi. Terutama dalam komunikasi saat krisis, seperti banjir di Aceh dan Sumatera.
Kode etik itu juga akan diperkuat melalui kolaborasi dengan organisasi serumpun, termasuk Asosiasi PR Indonesia, Ikatan Pranata Humas, dan Himpunan Humas Rumah Sakit, demi menyusun Kode Etik Humas Indonesia yang menjadi acuan nasional.
BACA JUGA:Humas Pemerintah dan Spirit Tri Hita Karana, Membangun Komunikasi yang Harmonis
BACA JUGA:Kenali Talent DNA, Kunci Baru dalam Pengelolaan Kehumasan
Sejak 2015, Perhumas mengampanyekan gerakan Indonesia Bicara Baik, dan kini memasuki tahun kesepuluh. Gerakan itu menjadi filosofi komunikasi yang mendorong seluruh warga. Termasuk pengguna media sosial, untuk menyebarkan narasi akurat dan empatik.
"Bicara baik bukan mengabaikan masalah, tapi menyampaikannya dengan solusi dan tanggung jawab," ujar Benny.
Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhumas Surabaya, Suko Widodo, juga menggarisbawahi peran humas dalam memberikan kebenaran. "Perkataan baik adalah sedekah. Dan tugas kita adalah memastikan Indonesia terus bersedekah narasi yang membangun," katanya.
KHI 2025 juga menandai regenerasi kepemimpinan dengan pelantikan Indri Siswati sebagai Ketua BPC Perhumas Surabaya. Di hari kedua, digelar Pertemuan Humas Muda Indonesia untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Jatim Tekankan Pentingnya Perubahan Paradigma dalam Strategi Kehumasan
Perhumas juga mengembangkan program sertifikasi kompetensi yang tidak hanya menilai keterampilan teknis, tetapi juga integritas, kepekaan sosial, dan kemampuan verifikasi informasi.
"Kompetensi humas bukan sekadar bisa bicara, tapi tahu kapan harus diam, mendengar, dan bicara dengan data," tegas Boy.
Di usia 53 tahun, Perhumas menegaskan bahwa masa depan komunikasi Indonesia ada di tangan mereka yang berani berinovasi, berpegang pada etika, dan tak henti mendengarkan suara minor masyarakat. (*)