APBD Surabaya 2023 Rp 11,2 T

APBD Surabaya 2023 Rp 11,2 T

Suasana ruang paripurna DPRD Surabaya usai menggelar rapat Raperda APBD Surabaya 2023 kemarin.-Mohamad Nur Khotib-

SURABAYA, HARIAN DISWAY- RAPERDA tentang APBD 2023 resmi diketok Kamis, 10 November 2022. Angkanya bertambah Rp 500 miliar ketimbang tahun lalu, yakni mencapai Rp 11,2 triliun.

Kegiatan itu digelar di ruang rapat paripurna lantai 3, gedung DPRD Surabaya. Dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Juga, beberapa kepala OPD.

Eri pun bersyukur lantaran seluruh fraksi DPRD setuju. Dengan demikian, raperda APBD 2023 bisa segera disahkan menjadi perda. ”Alhamdulillah, pandangan umum semua fraksi sudah menerima. Anggaran itu bisa dilaksanakan tahun ini,” ujarnya kepada wartawan.

Dengan demikian, pemkot pun bisa melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa. Karena itu, awal tahun depan pekerjaan bisa langsung dijalankan. Termasuk persiapan UMKM untuk belanja barang dan jasa.

Ada beberapa prioritas yang sudah dicanangkan. Di antaranya, program Surabaya Bebas Buang Air Besar Sembarang. Mengingat, masih ada ribuan rumah warga yang tak memiliki jamban.

Kemudian, akan disusul penyelesaian pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu). Ia berharap agar para penghuni rutilahu juga segera mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, mereka bisa memelihara dan merawat rumahnya.

”Kami sepakat bersama DPRD menggunakan anggaran untuk mengurangi kemiskinan,” ujar Eri. Tentu dengan membantu menambah penghasilan para keluarga miskin. Salah satunya, dengan program padat karya.

Hal itu juga disampaikan Ketua DPRD Adi Sutarwijono. Dana APBD yang besar harus bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Ia pun optimistis geliat ekonomi warga meningkat tahun depan.

”Sasarannya harus mencakup semua strata. Artinya, tidak hanya ekonomi kelas atas, tetapi juga ekonomi yang berbasis rakyat,” terangnya. 

Misalnya, dengan mendongkrak pasar rakyat, UMKM, dan sejenisnya. 

Mengingat, APBD 2023 memberikan porsi yang besar untuk pemberdayaan UMKM. Jumlahnya Rp 3 triliun. Itu dialokasikan untuk belanja barang dan jasa ke UMKM. ”Sudah jadi komitmen wali kota. Sekitar 40 persen dari pos anggaran untuk UMKM,” tandas Adi. 

Selain itu, anggaran dikonsentrasikan untuk pendidikan. Yakni, dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian beasiswa dan seragam gratis untuk pelajar dari keluarga MBR. (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: