Indeks Demokrasi Indonesia Kalah dengan Timor Leste, Malaysia, dan Filipina: Skor 6,71

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi negara Asia Tenggara (ASEAN) 2022. Indonesia ada di peringkat 4 dengan skor 6,71.

Skor itu dihitung dari lima indikator:  proses pemilu dan pluralisme politik, fungsi pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, kebebasan sipil serta budaya politik.

Nilai dari indikator itu kemudian dirata-rata dengan nilai 0-10. Rupanya tak ada negara Asean yang mendapat predikat full democracy dengan nilai 8-10.

Skor Indeks Demokrasi versi EIU:

• Skor 8 sampai 10: rezim demokrasi penuh (full democracy)
• Skor 6 sampai 7,99: rezim demokrasi cacat (flawed democracy)
• Skor 4 sampai 5,99: rezim hibrida (hybrid regime)
• Skor 0 sampai 3,99: rezim otoriter (authoritarian)

BACA JUGA:Rumor Transfer: Juventus Jual Paul Pogba ke Klub MLS, Absen 27 Kali Sejak Dibeli dari MU

BACA JUGA:Cara Membedakan Skincare Palsu Implora yang Diungkap Polda Jatim

Tabel Indeks Demokrasi ASEAN versi Economist Intelligence Unit (EIU).-databoks-

Dari 11 negara anggota ASEAN, tak ada satupun yang dinilai sudah menerapkan demokrasi penuh sampai 2022.

Economist Intelligence Unit (EIU) merupakan sayap bisnis media Economist Group yang memiliki cabang di berbagai penjuru dunia. Mereka mengeluarkan analisa atau laporan terkait politik, ekonomi suatu negara.

Ada enam negara Asean dengan penilaian 6-7,9 dengan label flawed democracy alias demokrasi cacat. Yakni Malaysia, Timor Leste, Filipina, Indonesia, Thailand, dan Singapura.

Ada pula 4 negara yang masuk kategori otoriter:  Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Sedangkan Brunei Darussalam tak masuk dalam tabel penelitian itu.

BACA JUGA:Mobil Dinas DPRD Jambi Tabrakan Bawa Penumpang Tanpa Busana, Ini Identitas Pelakunya

BACA JUGA:Breaking News! Juventus Terancam ke Seri B, Resmi Dituntut Pengurangan 20 Poin

EIU menerangkan bahwa negara yang masuk kategori flawed democracy mempunyai sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati hak kebebasan sipil dasar.

Sumber: economist intelligence unit (eiu)