Koalisi Loncat
Ilustrasi koalisi loncat.-Ilustrasi: Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
KESIAPAN menjadi oposisi di era reformasi, hanya ada tiga parpol yang kuat melakoninya.
Mereka adalah PDIP, Partai Demokrat, dan PKS.
PDIP selama sepuluh tahun di era Presiden SBY berada di luar istana.
Giliran Jokowi berkuasa, Demokrat dan PKS yang berpuasa kekuasaan.
Setelah kekalahan pilpres terakhir, sebagian pendukung Prabowo berharap tetap menjadi oposisi. Namun, Prabowo memilih jalan bergabung dengan pemerintah, menjadi menteri Jokowi.
Parpol lain selalu jadi makmum pemerintah. SBY iya, Jokowi oke.
Kini ujian pilpres datang lagi, siapa yang siap menjadi oposisi di pemerintahan mendatang?
Menjelang 2024 ini, gerak cepat Nasdem langsung membuat peta terbelah dua. Berinisiatif mencalonkan Anies Baswesdan bersama Demokrat dan PKS. Nasdem memilih jalan berbeda dari partai yang berada di kabinet saat ini.
Fenomena Nasdem itu memang menarik. Partai tersebut baru lahir 2011, di era periode kedua SBY. Tapi, Surya Paloh, pendiri Nasdem, adalah pendukung utama saat pencalonan SBY, baik di periode pertama (2004) maupun kedua (2009).
Setelah berdiri, Nasdem langsung menjadi pengusung Jokowi. Dua kali pilpres. Kini Nasdem memasuki hubungan panas adem dengan Jokowi setelah Surya Paloh memilih jalan berbeda dengan mendukung Anies.
Kini Paloh bergabung kembali dengan SBY. Nama koalisi pun koalisi Perubahan. Mengandung ”antitesis” pemerintahan saat ini. Head-to-head.
Jokowi pun kini sedang menjadi king maker koalisi besar untuk memenangkan warisan kekuasaanya nanti. Calon pesertanya tak jauh-jauh dari koalisi di kabinet sekarang, minus Nasdem.
Langkah Jokowi menyiapkan ”putra mahkota” terlihat dari cara mempromosikan bakal capres. Mengarah ke Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.
Gerakan Jokowi mendukung calon tertentu tersebut mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Salah satunya, Siti Zuhro, peneliti (Badan Riset dan Inovasi Nasional) BRIN. Dia menilai, sebagai presiden, seharusnya Jokowi above all alias berdiri di atas semua calon. Sikap mengabsahkan calon tertentu membuat presiden mendiskriminasikan calon lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: