Geliat Bangun Kota Reog: Rencana Bentuk BUMD Pariwisata (17)

Geliat Bangun Kota Reog: Rencana Bentuk BUMD Pariwisata (17)

Kantor terpusat Kabupaten Ponorogo yang terletak di utara alun-alun.-Boy Slamet/Harian Disway-

Yang unik, Sugiri dilantik sebagai bupati tepat di hari ulang tahunnya yang ke-50 di gedung Negara Grahadi: 26 Februari 2021. Kesabaran berbuah manis.

Namun di hari pertamanya menjabat, Sugiri punya PR segudang. Makin seringlah ia berdoa Ihdinas-siratal mustaqim. Ponorogo menjadi kabupaten termiskin di Madiun Raya. Kalah dengan Kabupaten Ngawi, Magetan dan Pacitan. Jumlah penduduk miskinnya nyaris 90 ribu jiwa. Setara 10,26 persen dari total penduduk

BACA JUGA:Geliat Bangun Kota Reog: Memulangkan HOS Cokroaminoto (12)

BACA JUGA:Geliat Bangun Kota Reog: Malioboro van Ponorogo (11)

APBD-nya cuma Rp 2,2 triliun. Itu pun tersedot penanganan pandemi. Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapat pendapatan dari sektor BUMD. Namun saat itu, Pemkab Ponorogo cuma punya PDAM yang penghasilannya tak seberapa dan Perusahaan Daerah Sari Gunung (PDSG) yang tidak produktif.

PDSG yang bergerak di bidang jasa pertambangan tidak sejalan dengan kebijakan Sugiri. Ia tak mau izin peledakan di area tambang gamping diteruskan. Sampai kapan merusak alam? Sebagai gantinya, ia mendirikan Monumen Peradaban Reog Ponorogo di lokasi tambang tersebut. Masih aset PDSG.

“PD Pasar kami belum punya. Ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tapi bangkrut. Diutangi orang, duitnya tidak kembali,” keluhnya. Maka Sugiri merencanakan pembentukan BUMD baru.


Tanah aset Perusahaan Daerah Sari Gunung di Kecamatan Sampung jadi lokasi pembangunan Monumen Peradaban Reog Ponorogo-Boy Slamet/Harian Disway-

Salah satunya BUMD di bidang pariwisata. Merekalah yang nantinya mengelola Monumen Peradaban Reog Ponorogo bakal diresmikan Oktober 2024. “Kemungkinan besar dikelola BUMD. Lebih luwes lebih gesit. Tidak pakem-pakem banget birokrasinya,” ucap Kang Giri.

Jika dikelola negara atau pemkab, birokrasinya bakal ruwet. Setiap keputusan dan kebijakan anggaran memerlukan persetujuan politik di DPRD yang prosesnya bisa berbulan-bulan. Bahkan, jika legislatif tidak sependapat dengan eksekutif, prosesnya bisa jalan di tempat bertahun-tahun. “Koridornya terlalu banyak. Duitnya terbatas. Kalau lewat BUMD, kita bisa bekerja sama dengan investor,” lanjut ayah tiga anak itu.

Menurutnya manajemen wisata harus bisa cepat dalam mengambil keputusan. Industri pariwisata sangat dinamis dan harus mengikuti keinginan pasar. Kejar-kejaran dengan selera masyarakat.  

Apakah upaya membentuk BUMD pariwisata itu akan berhasil? Sugiri kembali ke pegangan hidupnya: Ihdinas-siratal mustaqim. (Salman Muhiddin)

Penurunan Tanah 30 Centimeter, baca besok… (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: