Pemutakhiran Data BKKBN untuk Pengentasan Masalah Sosial, Cakup 15 Juta Keluarga di 13.611 Desa

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil memanfaatkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia. Enam Kementerian dan Lembaga telah menggunakan data itu untuk berbagai kebijakan mereka.

Selain digunakan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data program-program BKKBN seperti Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Percepatan Penurunan Stunting, dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga juga dimanfaatkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah.

Selain itu, Badan Pangan Nasional juga menggunakan data tersebut untuk memberikan bantuan berupa telur dan daging ayam kepada keluarga yang berisiko stunting melalui Program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.

Kepala BKKBN, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K), mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, pihaknya telah berhasil memetakan sebanyak 68 juta jiwa di Indonesia secara rinci melalui pemutakhiran data. "Pemutakhiran tersebut dilakukan terhadap 15,5 juta keluarga di 13.611 desa atau kelurahan yang menjadi wilayah pemutakhiran, dengan melibatkan 101.629 kader pendata," kata Hasto.

Data hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.

Selain itu, enam Kementerian dan Lembaga juga telah memanfaatkan data hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya. Kementerian PUPR menggunakan data tersebut untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah. Badan Pangan Nasional memanfaatkannya untuk program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, yang mencakup pemberian telur dan daging ayam kepada keluarga berisiko stunting.

BACA JUGA:Hari Keluarga Nasional 2023: Gubernur Kepri dan Bengkulu Dapat Penghargaan dari BKKBN

BACA JUGA:Cara BKKBN Cegah Stunting: Pencegahan 80 Persen Lebih Efektif

Badan Informasi Geospasial (BIG) menggunakan data ini untuk pemetaan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan keluarga berisiko stunting secara geospasial. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memanfaatkannya untuk pemeringkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggunakan data hasil Pemutakhiran ini untuk melaksanakan program bantuan gizi nusantara pada lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menggunakan hasil Pemutakhiran ini untuk penyaluran Set Top Box (STB) kepada keluarga miskin.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri sosialisasi dari BKKBN tentang pencegahan stunting dan dapur sehat di Balai Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Senin (23/1/2023)-Humas Pemprov Jateng-

Hingga saat ini, BKKBN telah memutakhirkan data keluarga sebanyak 4.608.991 atau sebesar 29,35 persen dari target nasional yang mencapai 15.703.133 data keluarga. Pencapaian pemutakhiran itu berbeda-beda di setiap provinsi, dengan 13 provinsi melampaui persentase nasional.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan pencapaian tertinggi dengan persentase 45,04 persen, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (42,40 persen) dan Banten (42,18 persen). Provinsi lainnya yang mencapai pencapaian tinggi adalah Jawa Timur (41 persen), Gorontalo (40,52 persen), Bali (39,11 persen), Daerah Istimewa Yogyakarta (36,14 persen), Nusa Tenggara Barat (34,73 persen), Jambi (34,23 persen), Bengkulu (32,27 persen), Kalimantan Timur (31,30 persen), Sulawesi Selatan (30,32 persen), dan Lampung (30,21 persen).

Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan metode formulir (paper-based) dan telepon pintar (smartphone) sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh masing-masing provinsi. Pemutakhiran tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat dan akurat.

Sumber: bkkbn