Anies Baswedan Disentil Menteri Agama

Howard J. Wiarda adalah profesor hubungan internasional dan kepala pendiri departemen urusan internasional di University of Georgia, AS. Bukunya itu hasil riset di AS.

Pernyataan Combahee River Collective sangat terkenal di AS hingga kini. Pernyataan itu dalam kalimat panjang. Dikutip Wiarda di buku tersebut.

”Sebagai anak-anak, kami menyadari bahwa kami berbeda dari anak laki-laki dan bahwa kami diperlakukan berbeda. Misalnya, ketika kami disuruh untuk diam dalam waktu yang sama, baik demi menjadi ’anggun’ maupun untuk membuat kami tidak terlalu keberatan di mata orang kulit putih.”

Dilanjut: ”Dalam proses peningkatan kesadaran, yang sebenarnya adalah berbagi kehidupan. Kami mulai menyadari kesamaan pengalaman kami, dan dari berbagi dan menumbuhkan kesadaran, membangun sebuah politik yang akan mengubah hidup kami, dan mengakhiri penindasan yang kami alami.”

Intinya, warga kulit hitam AS berontak dari penindasan warga kulit putih. Dalam sejarah, warga kulit hitam di sana pernah jadi budak yang diperdagangkan warga kulit putih.

Maka, istilah ”politik identitas” awalnya muncul di AS sebagai upaya pemberontakan kaum kulit hitam terhadap penindasan warga kulit putih. Warga kulit hitam menggalang massa sesama warga kulit hitam, melawan warga kulit putih.

Namun, politik identitas di sana sudah selesai, jauh sebelum Barack Obama jadi presiden AS pada 2009. Obama simbol minoritas kulit hitam di AS yang jadi presiden AS dua periode.

Jadi, dalam penggunaan asalnya, istilah ”politik identitas” digunakan oleh kelompok warga minoritas yang ditindas warga mayoritas. Itu bersumber dari lahirnya kelompok rahasia warga kulit putih, Ku Klux Klan (KKK), di Pulaski, Tennessee, AS, 24 Desember 1865. KKK, asli, membantai ratusan ribu warga kulit hitam.

Maka, penggunaan istilah ”politik identitas” di Pilkada DKI Jakarta 2017, juga di kampanye Pemilu 2019, membingungkan. Bukan hanya bagi warga awam, melainkan juga bagi pemerhati sejarah ilmu politik.

Tapi, sudahlah… Itu cuma istilah. Yang penting orang paham, apa yang dimaksud Gus Yaqut dan Burhanuddin. Dan, pernyataan taktik tektok mereka pasti mengingatkan masyarakat tentang aneka peristiwa di Jakarta pada 2017 dan 2019. Itu merugikan Anies Baswedan.

Hebatnya, Yaqut tidak bisa dipolisikan karena tidak menyebut nama orang yang diserang. Sedangkan, Burhanuddin juga tidak bisa dipolisikan. Sebab, ia cuma menafsirkan maksud kalimat Yaqut. Bukan Burhanuddin yang memulai.

Sebaliknya, Anies tidak bisa memolisikan dua tokoh itu karena mereka tidak menghina. Juga, bukan ujaran kebencian. Seandainya diarahkan ke tuduhan ”kebohongan publik”, ya harus dibuktikan bahwa ucapan duo tokoh itu bohong.

Alhasil, percikan Yaqut-Burhanuddin tidak bakal menghangatkan situasi kondisi jelang Pemilu 2024. Sikon tetap aman terkendali. (*)

 

Sumber: