Izin Desak Anies Dicabut, Anies: Kapan Demokrasi Kita Mau Maju?

YOGYAKARTA, HARIAN DISWAY - Calon presiden nomor 01, Anies Baswedan, mengungkapkan kebingungannya terkait pencabutan izin acara Desak Anies yang dilaksanakan secara mendadak.

Dalam pernyataannya, Anies menyatakan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan mengenai alasan valid di balik keputusan tersebut.

Meski insiden serupa sudah beberapa kali terjadi, Anies mengaku tidak mendapatkan klarifikasi terkait penyebab pencabutan izin Desak Anies.

"Saya tidak dengar (alasan pencabutan izin Desak Anies) dari panitia lagi. Tapi apapun alasannya, faktanya dicabut; lain cerita kalau dari awal tidak diberi izin," ujar Anies.

Menurut Anies, jika suatu acara sudah mendapatkan izin sejak awal, seharusnya seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara telah terpenuhi.

Oleh karena itu, pencabutan izin tanpa alasan yang jelas seharusnya sulit dilakukan.

BACA JUGA:Lagi-lagi Desak Anies Mendadak Dipindahkan, Anies Tegaskan Pentingnya Perubahan untuk Menjamin Kemerdekaan Ada

BACA JUGA:Kampanye di Kampung Halaman, Anies Puji Yogyakarta sebagai Kota Rujukan Pembangunan Kualitas Manusia

"Kalau sudah ada izin berarti seluruh ketentuan sudah terpenuhi, semuanya sudah. Artinya, bagi mereka yang tingkat operasionalnya tidak melihat ada masalah, seluruh persyaratan terpenuhi ya diberi izin. Sesudah itu kemudian ada yang level strategis, baru memberikan instruksi (untuk dicabut izinnya), kira-kira begitu logikanya," tegas Anies.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan kekhawatirannya terhadap proses demokrasi di negara ini.

Anies Baswedan dalam sebuah momen Desak Anies. Acara yang tidak membosankan dan membingungkan inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. -AMIN-

"Nah, justru ini yang jadi masalah. Kapan kita mau maju dalam demokrasi jika prosedur yang sudah diikuti dibatalkan oleh kepentingan yang kita tidak tahu kepentingannya apa," tambahnya.

Pencabutan izin acara Desak Anies tanpa penjelasan yang memadai menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan integritas dalam pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, pihak terkait masih belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait alasan di balik keputusan tersebut. (*)

Sumber: